Newsblessing.com, SULUT — Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, meminta insan pers menjalankan fungsi pengawasan secara independen terhadap kinerja para legislator. Ia mengimbau awak media tak ragu menyuarakan kritik secara terbuka melalui pemberitaan, khususnya terhadap anggota dewan yang terbiasa absen dari agenda legislatif.
Dorongan tersebut disampaikan Amir saat menghadiri forum Ngobrol Politik (Ngopi) Bareng yang diselenggarakan Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut di area basement Gedung DPRD Sulut, Selasa (28/7).
Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Fraksi Gerindra Louis Schramm, serta jajaran legislator provinsi seperti Nick Lomban dan Piere Makisanti.
"Teman-teman wartawan jangan segan mengkritisi legislator yang malas hadir dalam rapat maupun agenda DPRD. Pers memiliki fungsi kontrol agar anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Amir.
Amir membeberkan bahwa mekanisme tata tertib kedewanan secara tegas mengatur sanksi bagi legislator yang tidak disiplin. Anggota dewan yang absen sebanyak enam kali secara berturut-turut dalam rapat tanpa alasan sah dapat diseret ke Badan Kehormatan (BK), dijatuhi sanksi etik, hingga diproses Pemberhentian Antarwaktu (PAW).
Meski instrumen regulasi telah tersedia, Amir menilai kontrol publik dari media justru sering kali menjadi sarana pendorong paling efektif untuk meningkatkan kedisiplinan para wakil rakyat.
"Misalnya sudah lima kali tidak hadir, bukan hanya paripurna tetapi juga rapat-rapat biasa. Kalau teman-teman wartawan mengkritisi, mungkin pada rapat keenam dia akan hadir. Paling tidak fungsi kontrol media berjalan dan menjadi pengingat," tuturnya.
Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan pers di Sulawesi Utara tetap berjalan profesional, di mana media secara independen dapat terus memosisikan diri sebagai kontrol sosial demi menjaga kualitas kinerja parlemen daerah.
(Olvie)
