Reses Pasca-Kebakaran Pakowa-Aspol, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo Salurkan Bantuan dan Desak Percepatan Logistik Warga

SNewsblessing.com, MANADO — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi PKS, Hi. Amir Liputo, menggelar agenda Reses II Tahun 2026 di lokasi terdampak bencana, kawasan Pakowa–Aspol, Kelurahan Wanea, Manado, Selasa (4/8).

​Di tengah duka yang dialami warga pascamusibah kebakaran hebat pada 28 Juli lalu, agenda penyerapan aspirasi ini dikemas sekaligus dengan penyaluran bantuan tanggap darurat.

​Kegiatan yang diawali dengan salat Dzuhur berjamaah di Serambi Masjid Al Amin tersebut dihadiri sekitar 100 warga, tokoh masyarakat setempat, hingga jajaran perangkat kelurahan.

​Dalam tatap muka tersebut, Amir tak sekadar mencatat kebutuhan pembangunan, tetapi juga langsung menyerahkan bantuan bahan pokok untuk meringankan beban para penyintas kebakaran yang masih bertahan di pengungsian.

​"Musibah ini merupakan duka kita bersama. Kehadiran kami di sini tidak boleh sebatas formalitas mendengar keluhan, tetapi memastikan negara dan pemerintah hadir memberikan solusi nyata secara cepat," ujar Amir di hadapan warga terdampak.

​Desakan Kebutuhan Mendesak Pengungsi

​Melalui ruang dialog tersebut, warga Pakowa–Aspol mengemukakan sejumlah persoalan krusial yang mereka hadapi pascabencana, di antaranya:

• ​Peralatan Dapur: Mendesaknya kebutuhan kompor gas dan alat masak harian untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga secara mandiri.
• ​Bantuan Material Bangunan: Permohonan dukungan bahan bangunan agar warga dapat segera mendirikan kembali hunian mereka yang hangus.
• ​Administrasi Kebencanaan: Percepatan dan kemudahan layanan pengurusan dokumen-dokumen penting milik warga yang ikut terbakar.

​Komitmen Koordinasi Lintas Sektor

​Menanggapi berbagai desakan tersebut, Amir berjanji akan segera mengawal dan mengoordinasikan seluruh tuntutan warga ke Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, serta instansi teknis terkait. Langkah ini diambil guna memastikan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran dan tanpa hambatan birokrasi.

​Melalui giat reses ini, diharapkan proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di kawasan Pakowa–Aspol dapat berakselerasi, didukung oleh sinergi kuat antara legislatif dan pemerintah daerah.

Minta Wartawan Soroti Anggota DPRD Sulut yang Malas, Amir Liputo: Tulis Saja, Jangan Segan

Newsblessing.com, SULUT — Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, meminta insan pers menjalankan fungsi pengawasan secara independen terhadap kinerja para legislator. Ia mengimbau awak media tak ragu menyuarakan kritik secara terbuka melalui pemberitaan, khususnya terhadap anggota dewan yang terbiasa absen dari agenda legislatif.

​Dorongan tersebut disampaikan Amir saat menghadiri forum Ngobrol Politik (Ngopi) Bareng yang diselenggarakan Forum Wartawan DPRD (FORWARD) Sulut di area basement Gedung DPRD Sulut, Selasa (28/7).

​Diskusi tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Ketua Fraksi Gerindra Louis Schramm, serta jajaran legislator provinsi seperti Nick Lomban dan Piere Makisanti.

​"Teman-teman wartawan jangan segan mengkritisi legislator yang malas hadir dalam rapat maupun agenda DPRD. Pers memiliki fungsi kontrol agar anggota DPRD menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik," kata Amir.

​Amir membeberkan bahwa mekanisme tata tertib kedewanan secara tegas mengatur sanksi bagi legislator yang tidak disiplin. Anggota dewan yang absen sebanyak enam kali secara berturut-turut dalam rapat tanpa alasan sah dapat diseret ke Badan Kehormatan (BK), dijatuhi sanksi etik, hingga diproses Pemberhentian Antarwaktu (PAW).

​Meski instrumen regulasi telah tersedia, Amir menilai kontrol publik dari media justru sering kali menjadi sarana pendorong paling efektif untuk meningkatkan kedisiplinan para wakil rakyat.

​"Misalnya sudah lima kali tidak hadir, bukan hanya paripurna tetapi juga rapat-rapat biasa. Kalau teman-teman wartawan mengkritisi, mungkin pada rapat keenam dia akan hadir. Paling tidak fungsi kontrol media berjalan dan menjadi pengingat," tuturnya.

​Ia berharap sinergi antara lembaga legislatif dan pers di Sulawesi Utara tetap berjalan profesional, di mana media secara independen dapat terus memosisikan diri sebagai kontrol sosial demi menjaga kualitas kinerja parlemen daerah.

(Olvie)

Kawal MTQ XXXI Sulut, Legislator Amir Liputo: Bukti Pemerintah Rawat Kebersamaan di Tengah Krisis

Newsblessing.com, MINAHASA UTARA — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo, memberikan apresiasi tinggi atas terlaksananya Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXXI Tingkat Provinsi di Alun-alun Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Senin (6/7/2026).

​Amir Liputo menyoroti komitmen besar Pemerintah Provinsi Sulut yang tetap pasang badan menyelenggarakan agenda keagamaan ini, meski kondisi finansial dan ekonomi daerah sedang menghadapi tantangan berat.

​Menurut politisi senior ini, keberhasilan eksekutif dalam mengalokasikan perhatian dan anggaran untuk MTQ ke-31 adalah langkah yang patut diacungi jempol. Ia tidak menampik bahwa keterbatasan ekonomi saat ini turut dirasakan oleh para delegasi di lapangan.

​"Para official di daerah tentu merasakan betul (tantangan ekonomi) itu. Namun, pemerintah provinsi terbukti tetap memberikan perhatian dan dukungan penuh agar acara ini berjalan sukses," ujar Amir Liputo di sela-sela pembukaan acara.

​Lebih lanjut, Amir menegaskan bahwa MTQ tidak boleh sekadar dipandang sebagai ajang perlombaan membaca Al-Qur'an. Bagi Amir, ada nilai kemanusiaan dan sosial yang jauh lebih penting untuk dirawat di tengah masyarakat majemuk Sulawesi Utara.

​"Mudah-mudahan event seperti ini bisa terus dilaksanakan ke depan. Tujuan utama kegiatan ini adalah memupuk kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan kita," tegasnya.

​Amir Liputo berharap momentum MTQ XXXI ini dapat melahirkan qari dan qariah berprestasi secara spiritual, sekaligus menjadi simbol penguat persatuan, kesatuan, dan kerukunan antarumat beragama di bumi Nyiur Melambai.

(Olvie)

​Kritik APBD Sulawesi Utara, Amir Liputo Ingatkan Pemprov Fokus pada Kemiskinan dan Infrastruktur

 

Newsblessing.com, SULUT - Ruang Rapat Paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menghangat pada Senin (6/7/2026). Agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai kritik tajam dari legislator.

​Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo, menyoroti sepinya kursi jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut dalam forum yang dinilai sangat strategis tersebut.

​Meski kecewa dengan rendahnya tingkat kehadiran pihak eksekutif, Amir meminta agar rapat pengawasan anggaran ini tetap dilanjutkan demi kepentingan masyarakat.

​"Banyak anggota TAPD yang tidak hadir. Padahal ini adalah forum krusial untuk mempertanyakan pertanggungjawaban APBD 2025. Namun, demi efektivitas, saya mengusulkan pembahasan ini tetap berjalan," ujar Amir di sela-sela rapat, Senin.

​Amir juga menyentil agenda daerah lain, seperti perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Provinsi di Minahasa Utara, yang sedang berlangsung. Menurutnya, agenda besar di luar kota tidak boleh mengorbankan fungsi pengawasan yang sedang berjalan di parlemen.

​

Soroti Target Pendapatan yang Meleset

​

Kendati Pemprov Sulut kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Amir menilai masih ada persoalan mendasar pada postur anggaran yang perlu diklarifikasi.

​Salah satu yang menjadi catatan merah adalah capaian pendapatan daerah yang tidak memenuhi target awal.

​"Kita butuh data yang komprehensif mengenai posisi riil pendapatan daerah kita. Ada hampir 9 persen target pendapatan yang tidak tercapai, dan ini memicu pertanyaan besar," tutur Amir.

  

​Catatan Evaluasi Anggaran:

 

Jika pada APBD 2024 Pemprov Sulut masih mencatatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), kondisi APBD 2025 justru dihadapkan pada realisasi dana transfer dari pemerintah pusat yang meleset dari target 100 persen 

 

​Amir menjelaskan bahwa fenomena pemangkasan dana transfer ini tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, melainkan menjadi keluhan kolektif secara nasional.

​"Saya memantau langsung pembahasan di DPR RI. Hampir seluruh kepala daerah meminta Menteri Keuangan untuk mengevaluasi kebijakan dana transfer ke daerah. Di Sulut, kita butuh transparansi dan penjelasan mendalam terkait 98 persen komponen pembentuk pendapatan kita," kata legislator tersebut.

​Tiga Ruh APBD untuk Rakyat

​Menatap proyeksi anggaran ke depan, Amir Liputo mengingatkan Pemprov Sulut agar tidak kehilangan arah dalam mengalokasikan uang rakyat. Ia menekankan tiga sektor utama yang wajib menjadi fondasi dan "ruh" dalam penyusunan APBD ke depan:

• ​Jaminan Keamanan: Memastikan iklim daerah tetap kondusif demi perputaran ekonomi.
• ​Pemerataan Infrastruktur: Melanjutkan pembangunan fisik yang menunjang mobilitas warga.
• ​Penurunan Angka Kemiskinan: Program intervensi langsung yang dampaknya menyentuh masyarakat kelas bawah.

​

"Tiga poin ini yang harus menjiwai penggunaan APBD kita. Anggaran daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," pungkasnya.

​Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari implementasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Sulut. Hasil dari pembahasan intensif ini nantinya akan menentukan apakah Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 tersebut layak disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) setelah melalui tinjauan akhir bersama komisi-komisi terkait.

(Olvie)

Urgensi Ring Road 3, Amir Liputo: Kunci Utama Atasi "Lumpuhnya" Jalanan Manado

Newsblessing.com, SULUT – Kemacetan di Kota Manado yang kian hari kian mengkhawatirkan memicu reaksi keras dari gedung cengkih. Legislator senior, Amir Liputo SH, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian proyek Ring Road 3 adalah harga mati untuk menyelamatkan mobilitas warga di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara.

​Pernyataan ini disampaikan Amir saat membacakan aspirasi masyarakat hasil Reses Daerah Pemilihan (Dapil) Manado dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut, Selasa (06/01/2026).

​Solusi Tunggal Pengurai Macet

​Menurut Anggota DPRD Sulut Amir Liputo, keluhan masyarakat mengenai kepadatan kendaraan sudah mencapai titik jenuh. Kapasitas jalan protokol saat ini dianggap sudah tidak mampu lagi menampung volume kendaraan yang terus bertambah.

​"Kondisi lalu lintas di Manado sudah sangat krusial. Satu-satunya solusi jangka panjang yang dinantikan masyarakat adalah rampungnya Ring Road 3. Ini kunci utama untuk memecah kebuntuan arus kendaraan di dalam kota," ujar politisi vokal tersebut.

​Soroti Ganti Rugi Lahan

​Tak hanya bicara soal infrastruktur fisik, Amir juga menyoroti aspek kemanusiaan, terutama bagi warga yang lahannya terdampak proyek tersebut. Ia mewanti-wanti pemerintah agar proses administrasi tidak menghambat hak rakyat.

​Amir mendesak agar:

• ​Konsistensi Pembayaran: Dana ganti rugi yang sudah terparkir di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) harus segera disalurkan.
• ​Efisiensi Birokrasi: Meminta instansi terkait memangkas alur birokrasi yang rumit agar penyerapan anggaran maksimal.
• ​Sinergi Instansi: Pemprov Sulut dan BPJN diharapkan bekerja satu irama agar pengerjaan di lapangan tidak mangkrak.

​Harapan Warga Manado

​Penyampaian hasil reses ini diharapkan menjadi pengingat keras bagi pemangku kebijakan. Bagi warga Manado, terealisasinya Ring Road 3 bukan sekadar pembangunan jalan baru, melainkan harapan untuk mendapatkan kembali kenyamanan berkendara yang hilang akibat kemacetan menahun. (Olvie)

Amir Liputo : Harapan Besar Dari Tiga Pulau Penerangan Listrik 24 Jam

Newsblessing.com, SULUT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Amir Liputo Intrupsi Saat Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur Terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa (22/7/2025).

Amir menyoroti kunjungannya bersama Wakil Gubernur Sulut, Victory Mailangkay, ke lokasi musibah kebakaran kapal KM Barcelona V di wilayah Munte. Ia mengungkapkan bahwa mereka datang menggunakan kendaraan dinas untuk mengevaluasi dampak insiden tersebut serta meninjau pelayanan di sejumlah puskesmas.

“Secara terbuka, Bapak Wakil Gubernur menyaksikan bahwa kami hadir di Munte untuk mengevaluasi korban KM Barcelona V. Kendaraan kami diperintahkan langsung oleh Bapak Wagub untuk mengunjungi beberapa puskesmas,”jelas Amir.

Ia juga mengungkapkan pertemuannya dengan para nelayan dari Pulau Gangga, Talise, dan Mantehage—yang secara sukarela membantu proses evakuasi korban. Menurutnya, mereka tidak menuntut imbalan, namun menyampaikan satu harapan besar : penerangan listrik 24 jam.

“Di tempat mereka, listrik belum menyala penuh. Saat ini hanya hidup antara 8 sampai 12 jam sehari. Karena PLN adalah lembaga vertikal, sulit dijangkau oleh kami. Maka kami mohon melalui tangan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar mereka bisa menikmati listrik sebagaimana masyarakat di daratan,” lanjut Amir.

Sebagai bentuk penghargaan atas aksi cepat dan tanpa pamrih dari para nelayan tersebut, Amir berharap pemerintah bisa memberikan “kado terindah” berupa layanan listrik penuh di tiga pulau tersebut.

“Mereka sampaikan langsung kepada kami, ‘tolong suarakan di paripurna bahwa kami mendambakan listrik menyala seperti di daratan’. Ini usulan kami, dan kami percaya ini bisa diwujudkan, terlebih melihat banyaknya kunjungan menteri ke Manado belakangan ini. Semoga harapan ini bisa terwujud di masa pemerintahan Bapak YSK dan Victor Mailangkay,” tegas politisi PKS itu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan apresiasi dan menegaskan bahwa masukan itu akan dijawab secara tertulis oleh Gubernur.

Sementara itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus Karel (YSK) saat diwawancarai menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki rencana besar terkait perluasan layanan listrik.

“Dalam waktu dekat, saya bercita-cita listrik menyala penuh di tiga kabupaten kepulauan: Talaud, Sangihe, dan Sitaro. Untuk tiga pulau di Minahasa Utara, saya sudah perintahkan bantuan genset agar minimal menyala 12 jam per hari,” tutup Gubernur.

(*/Olvie)

Ketua Pansus LKPJ Gubernur 2024 Amir Liputo Klarifikasi Terkait Dana Hibah ke GMIM

Newsblessing.com, SULUT - Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun 2024 memberikan klarifikasi terkait pemberitaan bahwa  GMIM menerima dana hibah part 2 sebesar 65 Miliar, Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (16/04/2025).

“Kami akan memberikan klarifikasi terkait hal itu, pertanyaan itu muncul dari Ibu Cindy Wurangian. Ia bertanya, apakah Christian Center atau Museum Center itu sama atau berbeda ? karena di sini ada penerimaan hibah sesuai berita itu 65 Miliar. Setelah dijawab, bahwa itu sesuatu yang sama. Yang awalnya Christian Center, kemudian dalam perjalanan berubah menjadi Museum Center dan itu dijelaskan oleh Asisten 1,” kata Ketua Pansus Amir Liputo,SH di dampingi anggota Pansus.

Liputo menjelaskan GMIM tidak menerima dana hibah sebesar 65 miliar secara cash. Yang dimaksud di sini  Liputo menerangkan, gedung tersebut dibangun oleh Pemprov Sulut, kemudian setelah sudah jadi, pengelolaannya diserahkan kepada GMIM.

“Bantuan hibah itu dalam bentuk barang atau jasa dalam hal ini bangunan fisik, bukan uang cash. Namun terlanjur diberitakan bahwa seolah – olah menerima cash 65 M,” jelas Liputo sambil menunjukkan data yang ada.

Lebih jauh Legislator dapil Kota Manado ini mengatakan bahwa data di sini ada pekerjaan arsitektur, ada pekerjaan videotron, pekerjaan mekanikal, Elektrikal hingga pengawasan.

“Jadi, di sini tidak ada uang cash mengalir ke sana. Yang ada hanyalah untuk pekerjaan, dan itu aset Pemprov. Cuman pengelolaannya diberikan ke GMIM,” terang Liputo.

Dia juga mencontohkan dengan bangunan Islamic Center di daerah lainnya.

” Sama halnya dengan Islamic Center, yang di mana ada di 3 daerah di Bolmong Raya yang sudah duluan dibangun, itu juga dihibahkan dalam bentuk bangunan, bukan uang. Akibat pemberitaan itu, saya  ditelfon oleh banyak pihak, untuk itu kami mau klarifikasi,” ucapnya.

Soal dana hibah ini lanjut Liputo, bagaimana besarannya itu menjadi urusan eksekutif.  “Kami tidak masuk di situ, mengingat pada saat pembahasan tidak dibahas, baik si A dapat sekian, si B dapat sekian, sebab APBD itu secara umum dan Banggar tidak membahas sampai satuan 3,” pungkasnya.

Pansus LKPJ Gubernur 2024 yang hadir penyampaian tentang klarifikasi tersebut, yakni Ketua Pansus Amir Liputo, Sekretaris Pansus Nick Lomban, anggota Pansus Eugenie Mantiri, Cindy Wurangian, Eldo Wongkar, Feramitha Mokodompit, Louis Carl Schramm, dan Abdul Gani. (*/Olvie)

 

Amir Liputo Angkat Bicara Terkait Tenaga Kerja Asing Minim Serap Retribusi

Newsblessing.com, SULUT - Minimnya pembayaran retribusi Perijinan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pasalnya dari penjelasan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Jun Silangen mengatakan sesuai data yang ada, dari 56 Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Provinsi Sulut hanya 12 Tenaga Kerja Asing yang melakukan pembayaran retribusi perijinan.

“Dari target 1,1 miliar terealisasi hanya 188 juta. Dari data yang kami dapatkan 56 tenaga kerja asing, hanya 12 tenaga kerja asing yang membayar retribusi perijinan,” ungkapnya.

“Untuk kewenangan perijinan tenaga kerja asing yang diberikan oleh pemerintah provinsi Sulut, hanya perijinan tenaga kerja lintas kabupaten dan Kota. Itu yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Utara,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua pansus Pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 Amir Liputo,SH dengan tegas menyatakan akan melakukan cross cek terkait data tenaga kerja asing di Sulawesi Utara.

“Kita justru akan minta data itu, kita akan buru, kalau memang mereka harus bayar, kita minta bayar karena itu pendapatan daerah,” tegas Liputo usai rapat pansus Senin (14/4/2025) diruang paripurna DPRD Sulut.

Liputo mengatakan dari pandangan mata, banyak pekerja asing yang bekerja di daerah bumi nyiur melambai ini.

“Jadi kami bukan meragukan data itu tapi kami akan cross cek, karena dari pandangan mata banyak juga pekerja asing. Kalau mereka datang kan mereka harus bayar pajak, sama juga orang kita bekerja di negaranya bayar pajak bahkan di Amerika pun sekarang di deportase,” terangnya.

“Pokoknya data yang ada, akan kita olah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah kita ke depan,” tandasnya. (*/Olvie) 

Amir Liputo Angkat Bicara Terkait Tenaga Harian Lepas Dirumahkan

Newsblessing.com, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dari Dapil Kota Manado Amir Liputo, Angkat Bicara Terkait Tenaga Lepas Harian (THL) Yang Dirumahkan.

Dalam pertemuan itu Amir Liputo meminta Pemerintah Provinsi Sulut untuk berhati-hati mengambil kebijakan, karena ini menyangkut nasib hidup banyak orang.

Persoalan aturan tenaga harian lepas (THL) yang tidak bisa lagi diangkat sebagai bagian dari tenaga non-ASN dijajaran Pemerintahan, menjadi perbincangan secara nasional, salah satunya di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Hal itu mendorong Pimpinan dan lintas Komisi di DPRD Provinsi Sulut menggelar pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut, bertempat Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (20/1/2025).

“Di beberapa daerah yang kami ikuti, bukan hanya di Pemerintahan Provinsi Sulut, tapi juga Kabupaten/Kota terhadap THL yang ada SK Gubernur secara resmi itu tetap mereka proteksi dengan mencari jalan keluar, agar mereka tetap diperkerjakan sesuai kriteria yang ada,” ungkap Amir.

Dengan kriteria yang ada, Amir mempertanyakan, BKD Provinsi Sulut terkait penjelasan Deputi Menteri Birokrasi bahwa yang diselesaikan saat ini adalah pegawai yang terdata di BKN (Badan Kepegawaian Negara)  sampai tahun 2023. Setelah itu, maka akan diselesaikan mereka yang sampai di tahun ini memegang SK Pemda (Pemerintah Daerah) masing-masing.

“Maksud kami Pak Kepala BKD. Ok, saat ini mereka mengikuti kebijakan dirumahkan, tapi tolong database-nya ini tetap disimpan oleh Pak Sekwan. Boleh jadi ada kebijakan lain ke depan, karena beberapa daerah di Indonesia melakukan protes, di mana mereka tidak akan melepas THL-nya sepanjang mereka mampu membayar dengan catatan mulai 2025 tidak ada lagi pengangkatan honorer yang lain,” ujarnya.

Tapi, kata Amir, honorer yang sudah terlanjur ada, itu Pemda masing-masing harus bertanggungjawab. 

“Kami mohon database-nya tetap disimpan, bisa jadi ke depan ada kebijakan – kebijakan lain,” tegasnya.

“Kemudian, bagaimana dengan salah satu Staf di DPRD Provinsi Sulut. Dahulunya dia non-ASN di Pemda Manado, karena berpindahnya anggota DPRD ke Provinsi, maka dia mengikuti anggota DPRD tersebut. Yang bersangkutan terdata sebagai pegawai non-ASN, dalam pangkalan data BKN tahun 2020 dan sekarang beliau mengikuti P3K. Dengan mengambil formasi di Provinsi, sekalipun nomor SK-nya di Provinsi belum mencapai 2 tahun di Provinsi, nasibnya sama dengan staff yang Ibu Stella Runtuwene ceritakan yang SK-nya terlambat dikeluarkan,” tuturnya.

Lanjut Amir, sekarang yang bersangkutan sudah mendaftar P3K dan sudah keluar nomor pendaftarannya, kemudian tinggal menunggu kapan mereka di tes gelombang kedua.

“Dia salah satu yang dirumahkan oleh Pak Sekwan, karena melihat SK Gubernur tersebut. Padahal di pangkalan data jelas terdaftar tenaga non-ASN yang layak untuk mendaftar P3K. Nah, kles seperti ini kami ingin bertanya, bagimana ini pak .”

“Sekarang yang bersangkutan resumenya di BKD sudah diterima dan sekarang tinggal menunggu pengumuman untuk mereka seleksi tahap kedua dan ikut ujian tertulis, yang begini masih akan dirumahkan ” tanya Liputo.

Mendengar penjelasan itu, langsung ditanggapi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulut, Fransiskus Andi Silangen. “Sebagai pendapat pribadi saya. Saya kira itu jelas yeah, ketika dia lolos di database BKN, otomatis masih jalan, karena dia bisa ikut tahap kedua. Nah, saya kira itu tidak bisa dirumahkan, kecuali tidak terdaftar dan di sini hanya satu tahun bekerja, itu dirumahkan.”

Sedangkan Kepala BKD Provinsi Sulut, Jemmy Stani Kumendong, menjelaskan yang pertama BKD Provinsi Sulut ada aplikasi SIMON namanya, itu pangkalan data THL. Jadi, semua THL yang ada diangkat melalui SK Gubernur, itu dimasukan dalam pangkalan data tersebut.

“Jadi, dia sudah masuk pada SK terakhir Gubernur, tidak perlu hawatir ketika ada aturan-aturan baru terkait dengan penyelesaian masalah THL. Kami di daerah siap untuk melaksanakannya. Artinya ini kan masalah nasional, termasuk di Sulut,” terangnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan staf non-ASN yang sebelumnya di Kota Manado, menurut Jemmy, ketika dia masuk di pangkalan data, itu dimungkinkan karena yang bersangkutan sudah menjadi THL dan dipertahankan. Jadi, tidak bisa dirumahkan.

(*/Olvie)

Amir Liputo Siap Kawal Anggaran Rp 10 Miliar Makan Bergizi Gratis Program Presiden RI Prabowo

Newsblessing.com, SULUT – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Amir Liputo Siap Mengawal Program Presiden RI Prabowo Subianto Untuk Makan Bergizi Gratis bagi anak sekolah dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA.

Amir Liputo,juga salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) mengapresiasi dan mendukung program Presiden yang sangat memperhatikan gizi anak bangsa.

“Presiden melihat dalam rangka kedepan perlu menyiapkan generasi emas yang tangguh, dan salah satu dengan menjamin gizi. Saya dukung sepenuhnya,” ucap Liputo Selasa (7/1/2025) di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Untuk Provinsi Sulawesi Utara sendiri telah menetapkan sekitar Rp 10 miliar di APBD 2025 guna menunjang program Presiden.

Lebih lanjut disampaikan Liputo di APBD 2025 telah dianggarkan Rp 10 miliar untuk program makan siang gratis ini.

“Program-program baik seperti ini siapapun Presiden harus kita dukung. Siap kawal Anggaran ini,” ujar Liputo.

Pada tahap awal ini, program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat. Pemerintah sendiri menargetkan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025.

Adapun program ini diharapkan bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia. Tak hanya itu, presiden juga menjadikan program ini sebagai upaya pemerintahnya menangani masalah stunting di Indonesia.

 (*/Olvie)