Newsblessing.com, SULUT – Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara resmi mengajukan usulan pagu anggaran indikatif untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp 1.016.625.857.402. Pengajuan anggaran triliunan rupiah tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sulut, Jahja P. Rondonuwu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut di Manado.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Pimpinan Komisi IV DPRD Sulut, yakni Vonny Paat selaku Ketua, didampingi Wakil Ketua Louis Carl Schramm dan Sekretaris Priscilla Cindy Wurangian. Sejumlah anggota Komisi IV turut hadir mencecar serta menelaah rencana belanja daerah tersebut, di antaranya Julyeta Paula Runtuwene, Haslinda Rotinsulu, Irene Golda Pinontoan, dan Vioneta Kuerah.
Dalam pemaparannya, Jahja Rondonuwu menjelaskan bahwa dana jumbo sebesar Rp 1,01 triliun ini bakal dialokasikan ke dalam 5 program utama, 16 kegiatan, serta 66 subkegiatan operasional. Seluruh alokasi anggaran dirancang untuk menopang tata kelola pendidikan menengah dan khusus di Sulawesi Utara, yang saat ini menaungi 467 sekolah (228 SMA, 152 SMK, dan 47 SLB).
"Postur anggaran ini direncanakan untuk menyasar prioritas utama, mulai dari sarana-prasarana pembelajaran, pengembangan kapasitas guru, hingga penguatan kelembagaan sekolah," ujar Jahja di hadapan para wakil rakyat.
Layanan pendidikan di bawah kewenangan Pemprov Sulut saat ini tercatat mencakup 100.505 peserta didik berbasis Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta didukung oleh 8.650 pegawai dan tenaga pendidik. Operasional pelayanan ini disokong oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (BTIKP) serta 9 cabang dinas yang tersebar di wilayah kabupaten/kota.
Selain sarana belajar dan operasional sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dikda Sulut menitikberatkan perhatian pada pemetaan serta penataan distribusi guru secara merata antarwilayah. Program pengembangan muatan lokal dan pelatihan kurikulum juga masuk dalam skala prioritas belanja tahun 2027.
Tak hanya membahas proyeksi 2027, RDP ini juga mengevaluasi realisasi dan administrasi bantuan beasiswa untuk tahun berjalan. Jahja memastikan proses verifikasi berkas penerima beasiswa bagi siswa SMA, SMK, dan SLB terus dimaksimalkan, termasuk pemadanan data usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD serta berkas dari wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sitaro.
Pihak Komisi IV DPRD Sulut menegaskan bahwa besaran angka Rp 1,016 triliun ini masih berstatus pagu awal. Pembahasan mendalam akan terus dilakukan untuk memastikan setiap rupiah alokasi anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan riil siswa dan tenaga pendidik di Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
View:1026