DPRD Sulut Jadwalkan Rapat Paripurna Rekomendasi LKPJ Gubernur 2025 pada 23 April

Newsblessing.com, SULUT - Proses evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 kini memasuki babak final. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan jadwal rapat paripurna untuk menyampaikan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus).

​Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, mengonfirmasi bahwa rapat paripurna tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, pukul 13.00 WITA. Pertemuan krusial ini akan diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Sulut.

​Perubahan Jadwal karena Agenda Gubernur

​Berdasarkan keterangan yang diterima, agenda ini mengalami pergeseran dari rencana awal. Semula, rapat direncanakan digelar pada Jumat, 24 April. Namun, jadwal dimajukan untuk menyesuaikan dengan agenda keberangkatan Gubernur ke Jakarta.

​“Semula tanggal 24, tapi karena Gubernur ada agenda ke Jakarta, maka dimajukan ke tanggal 23 siang,” jelas Niklas Silangen kepada awak media di Manado, Senin (20/4/2026).

 

​Tahapan Akhir: Konsultasi Pusat dan Finalisasi

​Sebelum mengetok palu rekomendasi, Pansus LKPJ DPRD Sulut terlebih dahulu melakukan langkah strategis dengan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Pusat. Kunjungan ini dimaksudkan untuk:

• ​Memperkaya bahan evaluasi terhadap kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran.
• ​Memastikan akurasi rekomendasi agar sesuai dengan regulasi nasional.
• ​Menyusun catatan strategis yang komprehensif bagi pembangunan daerah.

​

Setelah kunjungan tersebut rampung, Pansus akan segera melakukan rapat finalisasi untuk merumuskan poin-poin penting yang akan dibacakan dalam paripurna mendatang.

​“Nanti setelah kunjungan, akan dilakukan rapat finalisasi untuk menentukan poin-poin rekomendasi yang akan disampaikan,” tambah Niklas.

​Pentingnya Rekomendasi LKPJ

​Rapat Paripurna ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Rekomendasi yang diterbitkan oleh DPRD nantinya akan menjadi catatan penting bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pelayanan publik di periode selanjutnya.  (Olvie)

Sinergi Administrasi dan Legislatif, Kinerja Sekwan DPRD Sulut Banjir Apresiasi

Newsblessing.com, SULUT – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Weliam Niklas Silangen, mendapatkan apresiasi positif atas performa kinerjanya dalam mengelola administrasi dan koordinasi di lingkup parlemen. Kinerja kesekretariatan dinilai krusial dalam menyokong tiga fungsi utama dewan, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

​Pujian tersebut datang dari anggota Panitia Khusus (Pansus), Vonny Jane Paat, di sela-sela rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut digelar di Ruang Serbaguna Kantor DPRD Sulut pada Senin (20/4/2026).

​Koordinasi Jadi Kunci Utama

Menurut Vonny, kelancaran berbagai agenda persidangan dan rapat-rapat dewan merupakan buah dari komunikasi yang solid antara Sekretaris Dewan (Sekwan) dengan jajaran Pimpinan DPRD Sulut. Ia menilai, ketepatan administrasi berpengaruh langsung pada kenyamanan anggota dewan dalam menjalankan tugas.

​"Kami memberikan respons positif karena adanya koordinasi yang sangat baik antara Pak Sekwan dan Pimpinan DPRD. Kelancaran agenda-agenda kita serta efektivitas penggunaan anggaran sekretariat sangat dirasakan manfaatnya," ujar Vonny.

​Dukungan Teknis yang Maksima

l

Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan bahwa peran Sekwan bukan sekadar urusan birokrasi biasa, melainkan jantung pendukung teknis bagi keberhasilan kerja-kerja legislatif.

​"Tugas Sekwan memang berat, mulai dari administrasi kesekretariatan hingga pengelolaan keuangan. Dukungan teknis yang maksimal sangat membantu kami dalam menjalankan fungsi DPRD secara optimal. Saya mengapresiasi capaian ini," pungkasnya.

​Hadirnya manajemen kesekretariatan yang profesional diharapkan terus terjaga demi meningkatkan produktivitas lembaga perwakilan rakyat di Sulawesi Utara dalam melayani aspirasi masyarakat.

(Olvie)

Tingkatkan Kenyamanan Pelayanan, Sekretariat DPRD Sulut Gelar Aksi Bersih Lingkungan

Newsblessing.com, SULUT – Guna menciptakan suasana kerja yang lebih asri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar aksi kerja bakti massal atau korve di lingkungan kantor pada Selasa, (3/3/2026) pagi.

​

Kegiatan yang melibatkan seluruh staf dan pegawai, dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen. Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme pegawai yang bahu-membahu membersihkan area halaman, menata taman, hingga memangkas rumput liar di sekitar gedung rakyat tersebut.

​Komitmen Kebersihan Bersama

​Niklas Silangen menjelaskan bahwa agenda korve ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk nyata komitmen korps Sekretariat DPRD dalam menjaga estetika dan kenyamanan area kerja. Menurutnya, lingkungan yang bersih akan berdampak langsung pada produktivitas pegawai.

​"Kebersihan kantor adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya tugas petugas kebersihan. Melalui korve ini, kita memupuk rasa memiliki dan kedisiplinan antar aparatur," ujar Niklas di sela-sela kegiatan.

 

​Fokus Pelayanan Masyarakat

​Selain aspek estetika, penataan lingkungan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang berkunjung ke Kantor DPRD Sulut. Pihak Sekretariat berharap suasana kantor yang representatif dapat mendukung optimalisasi pelayanan di "Bumi Nyiur Melambai."

Dengan lingkungan yang lebih tertata, Sekretariat DPRD Sulut optimis mampu menciptakan iklim kerja yang lebih kondusif bagi para wakil rakyat maupun masyarakat umum yang menyampaikan aspirasinya.

(*/Olvie)

Maraton Agenda Legislatif, DPRD Sulut Jadwalkan Rapim hingga Paripurna Internal Senin Depan

​Newsblessing.com, SULUT – Gedung Cengkih DPRD Provinsi Sulawesi Utara dipastikan akan menghadapi jadwal padat pada awal pekan mendatang. Pihak Sekretariat DPRD telah merampungkan persiapan untuk menggelar rangkaian rapat krusial yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026.

​Serangkaian agenda tersebut meliputi Rapat Pimpinan (Rapim), rapat Badan Musyawarah (Banmus), hingga puncaknya yakni Rapat Paripurna Internal.

​Persiapan Administrasi Rampung

​Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menyatakan bahwa seluruh perangkat pendukung, baik dari sisi administrasi maupun pengaturan jadwal, telah disiapkan secara matang. Hal ini dilakukan demi menjamin kelancaran alur koordinasi antaranggota dewan.

​"Untuk agenda hari Senin nanti, rangkaian kegiatan akan dimulai dengan Rapat Pimpinan. Setelah itu, akan langsung disambung dengan rapat Badan Musyawarah untuk menentukan arah jadwal kedewanan," ujar Niklas saat ditemui di Gedung DPRD Sulut, Jumat (27/2/2026).

​Fokus pada Penguatan Internal

​

Rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme kerja lembaga legislatif dalam menyelaraskan langkah dan menetapkan skala prioritas program kerja. Rapat Paripurna Internal yang menjadi agenda penutup di hari tersebut diharapkan dapat memantapkan koordinasi antar-fraksi dan alat kelengkapan dewan.

​"Puncaknya adalah Rapat Paripurna Internal. Kami memastikan semua tahapan berjalan sesuai prosedur yang ada agar fungsi representasi rakyat dapat berjalan optimal," tambah Niklas.

​Menata Agenda Kerja Kedewanan

​Rapat Badan Musyawarah (Banmus) sendiri menjadi poin penting dalam agenda Senin mendatang. Dalam rapat ini, para legislator akan menyusun jadwal kerja, mulai dari pembahasan Ranperda, agenda kunjungan lapangan, hingga jadwal serap aspirasi masyarakat (Reses).

​Dengan persiapan yang dilakukan sejak akhir pekan ini, diharapkan kinerja DPRD Sulawesi Utara dalam mengawal kebijakan daerah pada bulan Maret 2026 dapat berjalan efektif dan transparan. (*/Olvie)

Perkuat Transparansi, Sekretariat DPRD Sulut Gandeng 75 Media Kerja Sama Publikasi

Newsblessing.com, SULUT – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan penyebarluasan informasi kegiatan kedewanan. Sebanyak 75 pimpinan media dan jurnalis diundang dalam pertemuan koordinasi guna memperkuat sinergi publikasi tahun 2026.

​Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/1/2026), bertempat di Ruang Serbaguna Sekretariat DPRD Sulut. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari upaya lembaga legislatif untuk memastikan transparansi atas setiap kebijakan dan kerja-kerja kedewanan kepada masyarakat.

​Jembatan Informasi Publik

​Plt. Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, Wellyam Niklas. Silangen, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan media mitra sangat krusial. Menurutnya, media memiliki peran vital sebagai jembatan informasi agar setiap aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para legislator dapat terpublikasi secara akurat.

​"Optimalisasi kerja sama ini bertujuan agar publik mengetahui secara transparan apa saja program kerja dan kebijakan yang dihasilkan di gedung cengkih ini. Kami ingin penyampaian informasi dokumentasi dan publikasi di lingkungan DPRD Sulut berjalan lebih efektif,"katanya.

​Dominasi Media Online dan Elektronik

​Dari total 75 media yang diundang, kerja sama ini mencakup berbagai platform mulai dari media cetak, elektronik, hingga media daring (online). Puluhan media tersebut selama ini aktif melakukan peliputan di lingkup parlemen Sulawesi Utara.

​Dalam pertemuan ini, pihak Sekretariat DPRD diharapkan dapat merumuskan pola kerja sama yang lebih profesional dan terukur untuk tahun anggaran berjalan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya Sekretariat untuk memberikan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepercaya.

​Dorong Kinerja Legislatif

​Dengan adanya penguatan kemitraan ini, Sekretariat DPRD Sulut optimistis citra lembaga dan kinerja para anggota dewan dapat terpantau dengan baik oleh konstituen. Kehadiran media diharapkan tidak hanya sebagai penyebar berita, tetapi juga sebagai kontrol sosial yang konstruktif bagi jalannya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan di Sulawesi Utara. (Olvie)

Kunjungan KPID Diterima Langsung Sekretaris DPRD Sulut

Newblessing.com, SULUT - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkunjung ke Sekertariat DPRD Sulut melaksanakan koordinasi, membahas program KPID kedepan, sekaligus melaporkan kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas kelembagaan KPID dari bulan Januari sampai dengan  bulan mei 2025.

Dalam kunjungan rombongan KPID di DPRD Sulut diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Niklas Silangen, S.Sos, diruang kerjanya.

Saat ditanyai oleh sejumlah awak media terkait sudah lima bulan komisioner KPID belum menerima jasa penyiaran (gaji),  Ketua KPID Sulut Stefani Runtukahu menyampaikan, sampai dengan saat ini KPID masih menunggu proses untuk pemberian Hibah atau SK Hibah yang saat ini yang sedang berproses di pemerintah provinsi.

Lanjut Runtukahu, Dalam proses menunggu penandatanganan  SK Hibah ini, KPID sebagai lembaga yang mengawasi televisi dan radio tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yaitu pengawasan terhadap media penyiaran yang ada di provinsi Sulut.

"Meskipun kami belum menerima hibah,  tugas, fungsi, dan kewenangan tetap kami laksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan mei," ungkapnya.

Runtukahu menjelaskan, anggaran hibah untuk KPID nantinya selain digunakan untuk membiayai operasional, didalamnya ada pembayaran listrik, internet, dan  jasa penyiaran. Baik komisioner dan staff membiayai operasional kantor.

"Kami berharap dengan adanya laporan kegiatan yang sudah tadi kami sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Plh Sekprov  dan juga sekertaris DPRD  proses ini cepat terlaksana karena didalamnya kami masih menjalankan tugas dan kewenangan kami," tandasnya. (Olvie)

Komisi I DPRD Sulut RDP Dengan Pejabat Struktural Dan Fungsional Setwan

Newsblessing.com, SULUT – Komisi I DPRD Sulut Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan Plt. Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, Beserta Jajaran Pejabat Struktural Dan Fungsional, Rabu (14/5/2025).

Turut hadir dalam RDP ini Wakil Ketua Komisi I Rhesa Waworuntu, Sekretaris Komisi I Jultje Margareta Maringka, serta anggota Komisi I lainnya: Hendri Walukow, Brigitta Tuwo, Muliadi Paputungan, dan Gracia Oroh, Eugenia Mantiri.

Tujuan RDP ini untuk meningkatkan koordinasi antara Komisi I DPRD Sulut dan Sekretariat DPRD yang memiliki peran strategis dalam mendukung kinerja legislatif. Sementara itu pejabat struktural, yang bertanggung jawab dalam manajemen, kepemimpinan, serta pengawasan internal lembaga, dan pejabat fungsional, yang memiliki peran teknis spesifik, diharapkan dapat bersinergi optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan.

Braien Waworuntu, selaku Ketua Komisi I DPRD Sulut yang memimpin rapat tersebut menegaskan pentingnya keterpaduan antara legislatif dan unsur eksekutif di lingkungan sekretariat. 

Waworuntu menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD berperan vital dalam penyelenggaraan administrasi, pelayanan keuangan, serta dukungan operasional terhadap seluruh aktivitas kelembagaan DPRD.

“Kami berharap koordinasi ini terus terjalin baik agar seluruh tugas dan fungsi DPRD dapat terlaksana secara maksimal dan profesional,” ujar Waworuntu. (*/Olvie)

Plt Sekretaris DPRD Sulut Membacakan Surat Masuk Dari DPP Partai Demokrat

Newsblessing.com, SULUT – DPP Partai Demokrat menyampaikan Surat Keputusan Terkait Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Sulut Dari Fraksi Demokrat Yakni Billy Lombok Digantikan Oleh Royke Anter.

Surat Keputusan DPP Partai Demokrat ini dibacakan oleh Plt Sekretaris Dewan, Niklas Silangen dalam rapat paripurna buka tutup masa persidangan, laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan dan penyampaian hasil reses, Selasa (07/01/2025).

Plt Sekretaris dewan, Niklas Silangen mengatakan pihaknya belum akan proses karena ada gugatan di internal partai dan akan menunggu arahan pimpinan dewan.

Royke Anter &menyampaikan terima kasih atas kepercayaan DPP Partai Demokrat dan akan melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Dirinya menambahkan bahwa hal ini butuh proses yakni menunggu SK Kemendagri.

Sementara informasi yang beredar, pembacaan surat masuk tidak masuk agenda paripurna. Sedangkan di banmus tidak ada agenda pembacaan surat.

Kemudian, pemberhentian pimpinan dewan harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Masalah tersebut ternyata Sudah ada gugatan. Ketentuannya tidak bisa diproses apabila ada gugatan.

Pembacaan surat masuk itu berarti dituangkan dalam SK DPRD. Sedangkan pemberhentian pimpinan harus kourum 2/3 dari jumlah anggota dewan.

 (*/Olvie)