-->

Terkini Lainnya

04 Agustus 2026

Serap Aspirasi Warga Tincep, Ketua Komisi I DPRD Sulut Janji Kawal Keluhan Pupuk hingga Kesejahteraan Lansia

Newsblessing.comSONDER — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menggelar agenda Reses II Tahun 2026 di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.


​Dalam kegiatan yang dipadukan dengan bakti sosial pengobatan gratis tersebut, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Minahasa-Tomohon ini bertatap muka secara langsung dengan ratusan warga setempat guna mendengarkan berbagai persoalan lokal.




​Sejumlah isu strategis disuarakan masyarakat dalam forum dialog tersebut, mulai dari kendala sektor pertanian, jaminan sosial bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.


​Tiga Isu Utama Disuarakan Warga


​Di sektor pertanian, perwakilan petani Desa Tincep mengeluhkan alur distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rumit. Mereka mendorong adanya transparansi dan penyederhanaan prosedur administratif agar bantuan pupuk dapat diterima tepat waktu tanpa hambatan birokrasi.


​Selain isu pertanian, kelompok lanjut usia (lansia) turut menyampaikan aspirasi terkait perlunya keberlanjutan program kesejahteraan sosial dari pemerintah daerah.


​Sementara itu, kaum ibu rumah tangga mengusulkan adanya alokasi bantuan modal dan fasilitas usaha mandiri guna menopang stabilitas ekonomi keluarga di tingkat desa.


​Komitmen Pengawalan Hingga Tingkat Provinsi


​Menanggapi berbagai masukan tersebut, Braien menegaskan komitmennya untuk membawa dan mengawal seluruh aspirasi masyarakat Desa Tincep ke tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui dinas terkait.


​"Saya berdiri di sini sebagai wakil rakyat karena kepercayaan bapak dan ibu sekalian. Semua poin yang disampaikan dalam reses ini menjadi tanggung jawab moral saya untuk diperjuangkan di tingkat provinsi," ujar Braien di lokasi kegiatan.


​Ia menuturkan, penyaluran aspirasi ini sejalan dengan komitmen arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan visi Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

(*/Olvie)

​Sebagai penutup rangkaian kegiatan reses, Braien menyerahkan bantuan operasional secara langsung untuk mendukung kegiatan kelompok lansia serta program sosial kemasyarakatan di Desa Tincep.

Forward Sulut Resmi Bergabung dengan Pokja PWI Manado, Dorong Profesionalisme Wartawan DPRD

Newsblessing.comMANADO – Forum Wartawan DPRD Sulawesi Utara (Forward Sulut) resmi menginduk ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Manado. Langkah kolektif ini dinilai menjadi momentum krusial untuk memperkuat profesionalisme dan etika jurnalisme di lingkungan legislatif daerah.


​Penyambutan jajaran pengurus dan anggota Forward Sulut diselenggarakan di Kedai Coffee Jarot, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado, pada Selasa (4/8/2026).


​Agenda tersebut dihadiri langsung oleh 16 jurnalis anggota Forward Sulut, bersama jajaran pengurus yang dipimpin oleh Penasihat Forward Sulut Marthino Limpong, Wakil Ketua Reymond Legi, serta Sekretaris Cris Lompoliu.


​Ketua Pokja PWI Manado, Arsenius Hut Kamrin, bersama Sekretaris Haryadi, menyambut hangat kedatangan insan pers dari lingkungan DPRD Sulut tersebut. Ia menyampaikan bahwa integrasi ini memperkokoh soliditas organisasi serta pengembangan kapasitas sumber daya jurnalis di Kota Manado.


​"Kami menyampaikan selamat bergabung. Harapannya, seluruh anggota dapat aktif berkontribusi dalam organisasi serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan utama profesi," kata Hut Kamrin di Manado, Selasa.


Tonggak Baru Jurnalisme Legislatif


​Keputusan strategis ini digagas oleh Penasihat Forward Sulut, Marthino Limpong. Ia mendorong para wartawan legislatif untuk bernaung di bawah wadah organisasi profesi yang memiliki standar kompetensi dan sistem pembinaan yang terukur.


​Marthino menekankan, bergabung ke PWI merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi, integritas, dan kualitas karya jurnalistik bagi para anggota.


​"Organisasi profesi adalah ruang belajar. Kami berharap seluruh jurnalis Forward Sulut semakin profesional saat bertugas, menjaga independensi, dan menyajikan pemberitaan yang bermanfaat bagi publik," tutur Marthino.


​Bergabungnya Forward Sulut secara kolektif ini mencatatkan sejarah baru bagi Pokja PWI Manado. Ini merupakan kali pertama forum wartawan yang bertugas khusus di pos peliputan DPRD Sulawesi Utara menyatukan wadah profesinya di bawah PWI.


​Apresiasi juga datang dari pemilik Kedai Coffee Jarot, Budi Siswanto. Wartawan senior eks Manado Post Group (Jawa Pos Group) tersebut menilai bahwa wadah profesi sangat menentukan pembentukan karakter serta martabat seorang jurnalis.


​"Langkah ini menjadi fondasi awal yang baik bagi rekan-rekan Forward Sulut untuk terus tumbuh menjadi wartawan yang berintegritas, profesional, dan senantiasa menjaga marwah jurnalisme," ujar Budi.


​Melalui kemitraan ini, Pokja PWI Manado diharapkan dapat terus menjadi rumah bersama bagi jurnalis yang berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tepercaya bagi masyarakat.

(*/Olvie)

Entry Meeting Ombudsman 2026, Gubernur Yulius Minta Kualitas Pelayanan Publik di Sulut Ditingkatkan

Newsblessing.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik dengan menjadikan kepuasan warga sebagai tolok ukur utama.


​Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam pembukaan Entry Meeting Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI Tahun 2026 di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Manado, Selasa (4/8/2026).


​Kegiatan ini menandai dimulainya evaluasi Ombudsman RI terhadap kinerja pelayanan di lingkungan Pemprov Sulut, sekaligus momentum untuk memperkuat budaya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan profesional.


​Dalam arahannya, Gubernur Yulius mengingatkan seluruh jajarannya bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh sebatas gugur kewajiban atau rutinitas birokrasi semata.


​"Segenap jajaran Pemprov Sulut berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah rakyat," kata Yulius, Selasa.


Refleksi Capaian dan Apresiasi OPD


​Gubernur Yulius turut mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi pada raihan evaluasi tahun sebelumnya. Pada penilaian Ombudsman RI 2025, Pemprov Sulut berhasil mengantongi nilai 84,18 dengan predikat Opini Kualitas Tinggi.


​"Capaian ini patut disyukuri, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita konsisten menjaga dan meningkatkan mutu layanan. Evaluasi Ombudsman harus jadi pemicu untuk terus membenahi diri," ujarnya.


​Dalam kesempatan tersebut, Yulius memberikan apresiasi khusus kepada tiga unit kerja Pemprov Sulut yang menjadi lokus penilaian dan mengukir hasil positif:


  1. RSUD ODSK Tipe B (skor 86,69)
  2. Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut (skor 83,93)
  3. Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulut (skor 82,52)

Apresiasi juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang sukses meraih skor tertinggi di tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.


​Melalui entry meeting ini, Pemprov Sulut optimistis dapat mempertahankan bahkan menaikkan raihan Opini Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI pada 2026, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bebas maladministrasi.

(*/Olvie)

Antisipasi Dampak El Nino, Gubernur Yulius Selvanus Minta Seluruh Elemen di Sulut Bersiap

Newsblessing.com, SULUT -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi ancaman fenomena iklim El Nino 2026. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya langkah proaktif sebelum ancaman kekeringan dan kebakaran hutan menerjang.


​Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Apel Gelar Pasukan Tanggap Bencana Dampak El Nino 2026 di Lapangan Mapolda Sulut, Manado, Selasa (4/8).


​Gubernur menekankan bahwa kesiapan personel, alat kelengkapan, hingga alur koordinasi lintas instansi harus dipastikan prima sejak awal demi meminimalkan potensi dampak buruk.


​"Jangan menunggu bencana terjadi. Kita harus bergerak lebih awal melalui deteksi dini, mitigasi, kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi lintas sektor," kata Yulius dalam keterangannya.


​Yulius memaparkan fenomena El Nino tidak sekadar memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), melainkan berisiko mengganggu produksi pangan, ketersediaan air bersih, hingga stabilitas ekonomi daerah.


​Sebagai langkah nyata pencegahan, ia membeberkan lima poin arahan strategis:


  • Integrasi Data dan Deteksi Dini: Penguatan pantauan titik panas (hotspot) secara berkala lewat koordinasi BMKG, BPBD, dan aparat keamanan.
  • Kesiapan Armada dan Peralatan: Mengoptimalkan kondisi operasional mobil pemadam, tangki air bersih, sarana medis, serta alat berat.
  • Ketahanan Pangan dan Air Bersih: Menyiapkan pasokan logistik bersama Bulog, mendistribusikan air bersih, dan membangun sumur bor di zona rawan kekeringan.
  • Penegakan Hukum Ketat: Tindakan tegas tanpa pandang bulu bagi oknum perorangan maupun korporasi yang sengaja membakar lahan.
  • Edukasi Publik: Imbauan masif kepada masyarakat untuk bijak menggunakan air, tidak membakar lahan, dan sigap melaporkan kemunculan titik api.

Di samping itu, Gubernur Yulius meminta seluruh petugas penanggulangan bencana mengikis sekat birokrasi dan mengutamakan keselamatan selama bertugas di lapangan.


​Ia turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Sulut, Kodam XIII/Merdeka, Forkopimda, serta pemerintah kabupaten/kota atas sinergi yang terbangun.


​"Ujian iklim ini berat, tetapi ketangguhan dan semangat gotong royong masyarakat Sulawesi Utara jauh lebih kuat," ujar Yulius.

(*/Olvie)

Gubernur Yulius Selvanus Kerahkan Tim Gabungan Padamkan Karhutla d



Newsblessing.com
, SULUT 
 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang kawasan hutan lindung Gunung Soputan, tepatnya di area Wisata Alam Camping Ground Selet, Kecamatan Silian Raya, Kabupaten Minahasa Tenggara.

​Langkah responsif ini diambil atas instruksi langsung Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, guna mencegah kobaran api meluas dan mengancam ekosistem serta permukiman warga sekitar.


​Guna mengendalikan titik api, operasi penanganan terpadu langsung diterjunkan ke lokasi pada Senin (3/8/2026). Petugas gabungan yang dikerahkan melibatkan personel dari BPBD Provinsi Sulut, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Korem 131, Brimob, Manggala Agni, hingga Polisi Kehutanan, bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Tenggara.


​"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi kuat antara Pemprov, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi teknis agar titik api bisa secepatnya dipadamkan dan tidak menyebar ke wilayah lain," tegas Gubernur Yulius Selvanus.


Dukungan Logistik dan Imbauan Warga


​Tak hanya mengerahkan personil pemadam, Pemprov Sulut juga menyalurkan pasokan logistik untuk menunjang operasional para petugas di lapangan. Bantuan yang disalurkan meliputi bahan makanan pokok seperti beras, mi instan, dan makanan kaleng, hingga matras untuk tempat beristirahat personel.


​Di sisi lain, Pemprov Sulut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kering. Warga dilarang keras membuka lahan dengan cara membakar maupun menyalakan api sembarangan di area hutan dan objek wisata alam.


​Masyarakat juga diminta segera melapor kepada petugas terdekat jika menemukan potensi atau titik api sekecil apa pun di sekitar mereka.


​Hingga saat ini, Pemprov Sulut terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan siap memobilisasi sumber daya tambahan demi memastikan kawasan hutan Gunung Soputan tetap terlindungi serta keselamatan warga sekitar terjamin.

(*/Olvie)

03 Agustus 2026

Reses di Ranomuut Manado, Royke Roring Tampung Keluhan Drainase hingga Sarana Publik

Newsblessing.comMANADO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari daerah pemilihan Kota Manado, Royke Octavian Roring, menggelar agenda Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kantor Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Minggu (2/8/2026).



​Pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut dihadiri oleh jajaran perangkat kelurahan, para kepala lingkungan, tim monitoring reses, serta perwakilan warga setempat. Forum ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan berbagai permasalahan mendesak di kawasan permukiman mereka.



Infrastruktur Penanggulangan Banjir Jadi Sorotan



​Dalam dialog tersebut, persoalan infrastruktur pencegahan banjir menjadi salah satu poin utama yang dikeluhkan warga. Masyarakat menyoroti pentingnya perbaikan sistem drainase di Lingkungan II dan Lingkungan III yang kerap meluap setiap kali terjadi hujan deras.



​Selain masalah saluran air, warga Lingkungan V mengajukan usulan pelebaran jalan akses menuju Yayasan Sekolah Kristen Imanuel. Langkah ini dinilai perlu agar arus lalu lintas kendaraan menjadi lebih lancar dan aman bagi pengguna jalan maupun anak sekolah.



Peningkatan Fasilitas Layanan Publik



​Tak hanya persoalan infrastruktur jalan dan drainase, warga turut menyuarakan aspirasi terkait pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan publik. Beberapa di antaranya meliputi:



  • Pengadaan fasilitas sarana: Usulan pengadaan kursi untuk menunjang operasional Kantor Kelurahan Ranomuut beserta seluruh lingkungan.
  • Optimalisasi gedung pertemuan: Pengoptimalan fungsi Gedung Pertemuan Lingkungan II yang sebelumnya dibangun melalui bantuan sosial Pokok Pikiran (Pokir) mantan Anggota DPRD Sulut, Arthur Kotambunan.


Komitmen Mengawal Aspirasi Warga



​Menanggapi berbagai masukan tersebut, mantan Bupati Minahasa ini menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi representasi wakil rakyat dalam mendengarkan langsung kondisi di lapangan.



​"Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah," ujar Royke.

 


​Ia menambahkan, seluruh poin usulan yang telah dicatat akan dipilah secara cermat berdasarkan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Provinsi Sulawesi Utara serta menyesuaikan dengan kapasitas anggaran.



​"Seluruh usulan masyarakat akan kami inventarisasi dan kaji berdasarkan kewenangan OPD terkait. Kami berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi ini agar dapat direalisasikan sesuai peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

 


​Melalui penyerapan aspirasi ini, diharapkan sinergi antara masyarakat dan jajaran legislatif semakin solid sehingga program pembangunan daerah yang dirancang tepat sasaran serta menjawab kebutuhan warga Kota Manado.

(*/Olvie)

Peringati Hari Anak Nasional ke-42, Sekwan Sulut Niklas Silangen Tegaskan Komitmen Perlindungan Generasi Muda

Newsblessing.com, SULUT– Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sekwan Sulut), Weliam Niklas Silangen, menghadiri upacara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Senin (3/8/2026).


​Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, serta dihadiri jajaran pejabat teras Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut.


​Sekwan Niklas Silangen tampak khidmat mengikuti jalannya rangkaian prosesi upacara hingga selesai.


​Mengusung tema utama "Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan", peringatan HAN ke-42 ini dinilai sebagai pengingat penting bagi seluruh elemen jajaran pemerintahan dan masyarakat untuk memperkuat pemenuhan hak serta perlindungan anak secara menyeluruh.


​Di ranah legislatif, kehadiran jajaran Sekretariat DPRD Sulut dalam momentum ini menegaskan komitmen untuk terus mendukung terciptanya kebijakan serta lingkungan yang aman, inklusif, dan ramah bagi tumbuh kembang anak di Sulawesi Utara.

(*/Olvie)

Pemprov Sulut Raih Penghargaan LKPP Usai Catat Transaksi e-Katalog Tertinggi, DPRD Beri Apresiasi

Newsblessing.comJAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meraih penghargaan berskala nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia atas capaian penggunaan E-Purchasing Katalog Elektronik tertinggi di tingkat provinsi pada Semester I Tahun 2026.


​Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, dalam pembukaan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (30/7/2026).


​Pencapaian ini mendapat apresiasi positif dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, menilai penghargaan tersebut menegaskan komitmen kuat Pemprov Sulut dalam mengelola keuangan daerah secara bersih dan efisien.


​"Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sulut di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui modernisasi sistem pengadaan digital," ujar Braien.


Dorong Pertumbuhan UMKM Lokal


​Selain meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran publik, Braien menggarisbawahi bahwa efektivitas penggunaan e-Katalog turut memberi dampak positif langsung bagi perekonomian daerah.


​Sistem pengadaan elektronik ini memperluas akses bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penyedia jasa lokal di Sulawesi Utara untuk terlibat dalam proyek-proyek pembangunan pemerintah.


​Capaian ini diharapkan terus dipertahankan guna memperkuat kualitas pelayanan publik yang transparan, modern, dan berfokus pada kemajuan Sulawesi Utara.

(*/Olvie)

Peringati HAN 2026, Gubernur Yulius Selvanus Serukan Gerakan "BERLIAN" untuk Perlindungan Anak di Sulut

Newsblessing.com, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan anak, termasuk menjaga keselamatan generasi muda di dunia maya.


​Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, saat memimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 di Lapangan Kantor Gubernur Sulut, Manado, Senin (3/8/2026).


​Membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauziyah, Gubernur Yulius menekankan bahwa setiap anak berhak atas jaminan keselamatan, tumbuh kembang yang optimal, serta ruang untuk menyuarakan aspirasi mereka tanpa rasa takut dari ancaman diskriminasi maupun kekerasan.


​Gubernur menggarisbawahi bahwa peran perlindungan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah semata.


​"Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, dan seluruh lapisan masyarakat harus saling berkolaborasi guna menciptakan ekosistem yang aman serta kondusif bagi anak-anak kita," tegas Yulius.


Fokus pada Keamanan Ruang Digital


​Menjawab tantangan zaman, Pemprov Sulut turut menaruh perhatian khusus pada aktivitas anak di platform digital. Seiring meningkatnya penggunaan internet oleh anak-anak, potensi bahaya di dunia maya menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi bersama.


​Gema peringatan HAN 2026 yang mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan” ini turut ditandai dengan seruan Gerakan BERLIAN (Bersama Lindungi Anak).


​Gerakan ini diluncurkan sebagai momentum kolaborasi masif untuk:


  • Mencegah segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak.
  • Memenuhi hak-hak mendasar anak dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
  • Menguatkan fondasi pengawasan keluarga di rumah.
  • Mewujudkan ruang digital yang sehat, aman, dan ramah anak.
(*/Olvie)

02 Agustus 2026

Serap Aspirasi Warga Mandolang, Inggried Sondakh Siap Perjuangkan Nasib Petani, Nelayan, hingga Pekerja Keagamaan

Newsblessing.comMINAHASA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Golkar, Inggried Sondakh, kembali mengoperasikan fungsi pengawasannya dengan mendengarkan langsung suara masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa–Tomohon.



​Reses di gelar Sabtu, (1/8/2026), bertempat di D'Mason, Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa sebanyak 80 perwakilan warga dari berbagai latar belakang hadir menyampaikan beragam keluhan dan usulan.



​Forum dialog yang berlangsung interaktif ini mempertemukan wakil rakyat tersebut dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok tani dan nelayan.



Kesejahteraan Pekerja Keagamaan dan UMKM Jadi Sorotan



​Dalam ruang diskusi tersebut, salah satu usulan yang mengemuka adalah harapan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja keagamaan. Warga mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk memberikan perhatian khusus berupa bantuan renovasi rumah ibadah serta pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan.



​Selain sektor sosial-keagamaan, sektor ekonomi kerakyatan turut menjadi perhatian utama. Para wirausahawan baru dan pelaku UMKM di Mandolang mengharapkan intervensi dari Dinas Koperasi dan UMKM berupa program pendampingan usaha secara berkala.



​Tidak hanya itu, dorongan fasilitas stimulan peralatan produksi juga diharapkan dapat disalurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara untuk menopang kemandirian ekonomi warga.



Jeritan Petani dan Nelayan Pesisir Mandolang




​Sektor perikanan dan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga Mandolang juga tak luput dari inventarisasi masalah. Perwakilan kelompok tani memaparkan tingginya kebutuhan akan ketersediaan sarana produksi pertanian.



​"Kami sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa pupuk, bibit hortikultura seperti cabai, tomat, jagung, dan kedelai, serta dukungan modernisasi alat mesin pertanian seperti traktor tangan dan handsprayer," ujar perwakilan petani di lokasi.




​Senada dengan petani, kelompok nelayan wilayah pesisir juga menyuarakan perlunya bantuan sarana penangkapan ikan yang memadai demi menunjang keselamatan dan hasil tangkapan. Bantuan berupa jaring, mesin katinting, mesin motor tempel, hingga armada perahu yang layak huni menjadi aspirasi utama yang dititipkan kepada legislatif.



Komitmen Legislatif Mengawal Aspirasi Akar Rumput



​Merespons berbagai masukan tersebut, Inggried Sondakh menegaskan bahwa serapan aspirasi warga merupakan amanat konstitusi dan kewajiban moral dirinya sebagai perwakilan rakyat di parlemen.



​"Setiap poin aspirasi—mulai dari sektor keagamaan, pengembangan UMKM, hingga pemenuhan kebutuhan petani dan nelayan—akan kami catat secara cermat. Data ini menjadi bahan untuk diprioritaskan dalam koordinasi bersama instansi atau dinas terkait di Pemprov Sulut," tegas Inggried.




​Ia menambahkan, hasil dari penyerapan aspirasi ini nantinya diposisikan sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan program dan penganggaran daerah. Dengan begitu, kebijakan yang diturunkan pemerintah daerah diharapkan tepat sasaran serta membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Minahasa dan Sulawesi Utara. 

(*/Olvie)

Page View 1392