Gubernur YSK Lantik Jahja Rondonuwu Jadi Kadisdik Sulut, Targetkan Peningkatan Mutu Pendidikan

Newsblessing.com, SULUT  – Rotasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali bergulir. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus (YSK), secara resmi melantik Drs. Jahja Paulus Rondonuwu, M.Si sebagai Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Rabu (5/8/2026).

​Langkah pelantikan ini menandai babak baru bagi pengelolaan sektor pendidikan di bumi Nyiur Melambai. Jahja Rondonuwu naik kelas dari jabatan eselon III menjadi pejabat eselon II usai sebelumnya memegang posisi Kepala Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.

​Dalam struktur kepemimpinan baru ini, Jahja menggantikan Dr. Femmy July Suluh, M.Si yang kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.

​Usai mengumpung sumpah jabatan, Jahja menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan daerah dan menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas.

​"Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas amanah ini. Saya akan bekerja keras untuk terus memajukan dunia pendidikan di Sulawesi Utara," tutur Jahja saat ditemui awak media usai acara pelantikan.

​Ia menilai, meski fondasi pendidikan di daerah tersebut sudah cukup solid, masih diperlukan terobosan berkelanjutan guna mencetak SDM yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global.

​"Kualitas pendidikan kita sudah baik, namun masih banyak potensi yang harus dikembangkan agar semakin maju dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul," tambahnya.

​Guna menjawab tantangan masa depan yang makin dinamis, Jahja menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari jajaran instansi, para pendidik, hingga peran aktif masyarakat. Program strategis yang akan menjadi prioritas utamanya mencakup peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses fasilitas belajar, pembenahan layanan pendidikan, serta optimalisasi potensi para siswa.

​Bagian dari Penyegaran Pejabat Pemprov Sulut

​Pelantikan Kadisdik baru ini merupakan rangkaian dari perombakan tiga posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Sulut yang dipimpin langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus.

(*/Olvie)

Isi Kekosongan Jabatan, Hendry Rondonuwu Ditunjuk Jadi Plt Kadis PUPRD Sulut

Newsblessing.com, SULUT  — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali merombak jajaran birokrasinya guna menjaga kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

​Dalam agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) pada Rabu (5/8/2026), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, resmi menunjuk Hendry Ronny Rondonuwu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRD) Sulut.

​Hendry mengisi posisi kepemimpinan yang ditinggalkan Deicy Paath. Adapun Deicy kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.

​Mendorong Kinerja Sektor Infrastruktur

​Sekprov Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa pengisian posisi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program kerja prioritas daerah di bidang infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan.

​"Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan, sekaligus memastikan bahwa program-program kerja strategis di bidang infrastruktur serta pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal," ujar Tahlis.

​Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas PUPRD Sulut mampu mempercepat penyelesaian proyek-proyek fisik yang berdampak langsung pada konektivitas dan perekonomian warga Sulawesi Utara.

​Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan

​Sementara itu, Hendry Rondonuwu menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan penyesuaian dan mengakselerasi program kerja yang telah direncanakan.

• ​Penataan Infrastruktur: Memfokuskan pembangunan fisik yang berdampak luas bagi masyarakat.
• ​Akuntabilitas: Menjamin tata kelola dinas berjalan transparan dan tepat sasaran.
• ​Integrasi Program: Menyelaraskan target dinas dengan visi jangka panjang Pemprov Sulut.

​

"Kami siap mengemban tugas dan kepercayaan yang diberikan pimpinan ini dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama kami adalah menata pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju," kata Hendry.

​Melalui rotasi kepemimpinan ini, Pemprov Sulut optimistis kinerja instansi teknis dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.

(*/Olvie)

Jaring Aspirasi Warga Kota Manado, Pimpinan Dan Anggota DPRD Sulut Kawal Isu Sampah, Pinjol, Hingga Infrastruktur

Newsblessing.com, SULUT  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado menggelar serangkaian kegiatan Reses/Temu Konstituen untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan harapan masyarakat di ibu kota provinsi tersebut.

​Sejumlah legislator Sulut turun langsung ke pemukiman warga hingga memfasilitasi dialog interaktif guna memastikan kebutuhan riil masyarakat dapat diperjuangkan dalam agenda pembangunan daerah.

​Fokus Persoalan Lingkungan hingga Jalur PPDB

​Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, menggelar temu konstituen bersama warga Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil. Bertempat di pemukiman setempat, dialog berlangsung hangat dengan berbagai masukan yang disampaikan tokoh masyarakat dan warga.

​Salah satu sorotan utama datang dari masalah pengelolaan sampah di sekitar bantaran sungai yang dinilai kerap memicu aroma tidak sedap, hingga kekhawatiran terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, persoalan kerumitan verifikasi data pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta harapan dukungan bantuan pembangunan tempat ibadah turut mengemuka.

​Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat ini menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi agar masuk dalam Laporan Hasil Reses DPRD Sulut.

​"Tugas kami di lembaga legislatif adalah memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh masukan ini akan kami rangkum dan koordinasikan dengan instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi," ujar Royke.

​Soroti Efek Pinjol terhadap Data Bansos

​Sementara itu, di Kelurahan Singkil II, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo menerima aduan unik terkait korelasi antara maraknya fenomena pinjaman online (pinjol) dengan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos). Warga menduga keterlibatan dalam transaksi keuangan digital tersebut memengaruhi peningkatan status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berdampak pada terhentinya bantuan.

Amir menjelaskan bahwa penetapan desil DTKS bersifat dinamis dan bergantung pada pembaruan data secara berkala. Ia mendorong masyarakat untuk proaktif menyampaikan kondisi ekonomi yang aktual melalui pemerintah kelurahan setempat. Untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, ia juga mengusulkan langkah penandaan khusus pada rumah penerima manfaat.

​"Status desil dapat disesuaikan kembali selama warga menyampaikan data yang jujur dan transparan di kantor kelurahan untuk perbaikan administrasi," terang Amir.

​Dorong Infrastruktur dan Penguatan Sinergi

​Di lokasi berbeda, Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen menggelar reses di Kelurahan Taas Lingkungan VI, Kecamatan Tikala. Aspirasi masyarakat setempat didominasi oleh permohonan pembenahan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan mutu pendidikan.

​Langkah serupa digelorakan oleh Iren Golda Pinontoan saat menemui warga di Gran Puri Hotel. Iren menekankan pentingnya membangun sinergi yang makin solid antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan Kota Manado di berbagai sektor.

​Tak ketinggalan, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si., IPU, menggelar Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kantor Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua. Dihadiri jajaran pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat, mantan Bupati Minahasa ini fokus menghimpun masukan terkait perbaikan fasilitas publik serta optimalisasi pelayanan kelurahan.

​Seluruh jajaran legislator Dapil Kota Manado tersebut memastikan bahwa setiap pokok pikiran (pokir) yang diserap selama masa reses akan diolah menjadi rekomendasi resmi DPRD Sulut untuk diteruskan kepada pihak eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

(Advetorial)

​Gubernur Sulut Yulius Selvanus Rotasi 3 Pejabat Eselon II, Ini Daftar Nama dan Posisi Barunya

Newsblessing.com, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus Komaling, resmi merotasi tiga pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

​Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, pada Rabu (5/8/2026). Langkah ini dilakukan guna memperkuat kinerja birokrasi serta mengoptimalkan pelayanan publik di wilayah Sulawesi Utara.

​Dalam pergeseran ini, Deicy Paath yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut kini memegang amanah baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.

​Sementara itu, jajaran pimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut juga mengalami perombakan. Femmy July Suluh yang sebelumnya menakhodai Dinas Pendidikan kini dipercaya menggeser posisi pimpinan di Dinas Perhubungan Provinsi Sulut.

​Adapun tampuk kepemimpinan Dinas Pendidikan Provinsi Sulut kini diisi oleh Jahja Paulus Rondonuwu. Jahja sebelumnya mengemban tugas sebagai Kepala Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.

​Gubernur Yulius menyampaikan bahwa rotasi pejabat eselon II ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Penataan ulang pejabat ini disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov Sulut dalam menjawab tantangan pembangunan daerah.

​Diharapkan, dengan penyegaran di tubuh birokrasi ini, setiap dinas terkait dapat mempercepat realisasi program-program prioritas serta meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

​Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Sulut, menandai dimulainya masa tugas baru bagi ketiga pejabat tinggi pratama tersebut.

(*/Olvie)

Gorontalo Tuntas Terang, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo, Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo Capai 100 Persen

Newsblessing.com, GORONTALO - PT PLN (Persero) mengukuhkan komitmennya dalam mewujudkan energi berkeadilan dengan menuntaskan elektrifikasi di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Keberhasilan ini ditandai dengan penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin (3/8). Dengan masuknya listrik ke pulau terluar tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Gorontalo resmi mencapai 100 persen.

Penyalaan listrik perdana ini dihadiri langsung oleh General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo Usman Bangun beserta jajaran manajemen PLN, Anggota DPR RI Komisi XII Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H., unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, jajaran Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, serta tokoh masyarakat dan warga Desa Dudepo.

General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan bahwa pencapaian RDB 100 persen di Provinsi Gorontalo merupakan bukti nyata negara hadir hingga ke pelosok dan pulau-pulau terluar melalui penyediaan akses energi listrik yang andal dan merata.

"Hari ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Provinsi Gorontalo. Dengan dinyalakannya listrik di Pulau Dudepo, kami bangga dapat mengumumkan bahwa Rasio Desa Berlistrik di Provinsi Gorontalo telah mencapai 100 persen. Ini bukan sekadar menghadirkan cahaya, melainkan komitmen PLN dalam menjamin keadilan sosial dan keadilan energi bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Usman.

Usman menjelaskan, penyalaan listrik perdana di Pulau Dudepo mengukuhkan keberhasilan teknologi Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV sepanjang 1,95 kilometer sirkuit (kms) yang membentang menembus selat untuk menghubungkan sistem kelistrikan daratan utama Desa Ilangata menuju Pulau Dudepo.

"SKLTM menuju Pulau Dudepo ini merupakan pembangunan kabel laut 20 kV pertama di Pulau Sulawesi. Proses eksekusinya memerlukan presisi tinggi, perencanaan matang, dan perjuangan ekstra melintasi arus serta gelombang laut. Kendala geografis dan tantangan cuaca ekstrem tidak menyurutkan tekad para insan PLN demi menghadirkan senyum warga Dudepo yang kini bisa menikmati listrik 24 jam penuh," tambah Usman.

Untuk menopang keandalan pasokan di pulau tersebut, PLN membangun infrastruktur pendukung yang meliputi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 39,68 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 9,958 kms, serta 7 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 400 kVA. Sektor infrastruktur ini siap melayani kebutuhan listrik 395 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.285 jiwa yang tersebar di enam dusun di Desa Dudepo, yaitu Dusun Makassar, Dusun Upo, Dusun Tapia, Dusun Baturata, Dusun Pasir Putih, dan Dusun Botongo.

"Kami optimistis, tercapainya 100 persen desa berlistrik di Gorontalo ini akan membawa multiplier effect yang luar biasa. Listrik akan mendorong produktivitas ekonomi lokal, memperkuat sektor perikanan dan kelautan, menunjang mutu pendidikan dan layanan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir," tutup Usman.

Sementara itu, Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H., menyampaikan apresiasi mendalam atas kerja keras dan kerja sama PLN yang telah menuntaskan elektrifikasi desa di Provinsi Gorontalo.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PLN. Perjuangan mengangkut tiang-tiang listrik yang besar dan kabel laut melintasi lautan adalah kerja keras yang sangat luar biasa. Tercapainya 100 persen Rasio Desa Berlistrik ini adalah berkah besar bagi Gorontalo," ungkap Idah.

Ia juga mengimbau warga untuk merawat dan menggunakan listrik secara bijak serta aman. "Marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian alam dan infrastruktur listrik yang sudah dibangun ini. Gunakan listrik secara aman dan efisien untuk kemajuan desa kita bersama," imbaunya.

Senada dengan hal tersebut, Anggota DPR RI Komisi XII, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., menyebut momen penyalaan listrik perdana ini sebagai kado terindah bagi Gorontalo menyambut Peringatan Kemerdekaan Indonesia.

"Penyalaan listrik di Pulau Dudepo yang melengkapi 100 persen RDB Gorontalo ini adalah hadiah istimewa dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Tanggal 3 Agustus 2026 akan menjadi catatan sejarah manis bagi warga Dudepo dan Gorontalo pada umumnya, di mana terang listrik kini dapat dirasakan secara merata hingga puluhan tahun ke depan," pungkas Rusli.

Melalui keberhasilan program elektrifikasi ini, PLN UID Suluttenggo mempertegas komitmennya untuk terus mengawal kedaulatan energi, meningkatkan kualitas keandalan pasokan, serta menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah berbasis energi hijau dan berkeadilan.

*Narahubung*

Noven N. Koropit

Manager Komunikasi & TJSL

PLN UID Suluttenggo

Tlp 0816239962

*Sekilas Tentang PLN*

_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung._ (*/Olvie)

Serap Aspirasi di SMKN 1 Tondano, Vonny Paat Janji Perjuangkan Beasiswa hingga Bus Sekolah

Newsblessing.com, TONDANO  — Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Dra. Vonny J. Paat, menggelar agenda reses di SMK Negeri 1 Tondano, Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa. Langkah ini dilakukan untuk menjaring langsung berbagai keluhan dan harapan dari sektor pendidikan di wilayah tersebut.

​Pertemuan yang berlangsung dialogis dan hangat ini dihadiri sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari kepala sekolah, jajaran guru, tenaga kependidikan, hingga para siswa.

​Dalam forum terbuka tersebut, pihak sekolah dan masyarakat menyuarakan sejumlah masalah krusial yang mereka hadapi sehari-hari. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi:

• ​Perbaikan Fasilitas: Permintaan renovasi ruang kelas dan peremajaan gedung sekolah yang mulai dimakan usia demi menjaga kenyamanan serta keamanan proses belajar-mengajar.
• ​Bantuan Operasional Siswa: Dorongan pengadaan bantuan seragam, alat tulis, hingga program beasiswa bagi pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu.
• ​Akses Transportasi: Usulan penyediaan armada bus sekolah guna mempermudah mobilitas siswa menuju fasilitas pendidikan.

​

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Vonny Paat menekankan bahwa masa reses merupakan ruang krusial baginya untuk mengawal kebutuhan publik secara langsung, khususnya di dunia pendidikan.

​Ia memastikan seluruh masukan tersebut akan dirumuskan ke dalam agenda kerja legislative, baik dari fungsi penganggaran (budgeting), legislasi, maupun pengawasan (controlling) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

​"Semua usulan yang masuk adalah amanah bagi kami di parlemen. Melalui kerja sama yang solid antara DPRD, pemprov, dan institusi pendidikan, kita ingin memastikan pendidikan berkualitas hadir secara merata demi mencetak generasi muda Sulut yang kompetitif," tegas Vonny.

(*/Olvie)

Reses Pasca-Kebakaran Pakowa-Aspol, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo Salurkan Bantuan dan Desak Percepatan Logistik Warga

SNewsblessing.com, MANADO — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi PKS, Hi. Amir Liputo, menggelar agenda Reses II Tahun 2026 di lokasi terdampak bencana, kawasan Pakowa–Aspol, Kelurahan Wanea, Manado, Selasa (4/8).

​Di tengah duka yang dialami warga pascamusibah kebakaran hebat pada 28 Juli lalu, agenda penyerapan aspirasi ini dikemas sekaligus dengan penyaluran bantuan tanggap darurat.

​Kegiatan yang diawali dengan salat Dzuhur berjamaah di Serambi Masjid Al Amin tersebut dihadiri sekitar 100 warga, tokoh masyarakat setempat, hingga jajaran perangkat kelurahan.

​Dalam tatap muka tersebut, Amir tak sekadar mencatat kebutuhan pembangunan, tetapi juga langsung menyerahkan bantuan bahan pokok untuk meringankan beban para penyintas kebakaran yang masih bertahan di pengungsian.

​"Musibah ini merupakan duka kita bersama. Kehadiran kami di sini tidak boleh sebatas formalitas mendengar keluhan, tetapi memastikan negara dan pemerintah hadir memberikan solusi nyata secara cepat," ujar Amir di hadapan warga terdampak.

​Desakan Kebutuhan Mendesak Pengungsi

​Melalui ruang dialog tersebut, warga Pakowa–Aspol mengemukakan sejumlah persoalan krusial yang mereka hadapi pascabencana, di antaranya:

• ​Peralatan Dapur: Mendesaknya kebutuhan kompor gas dan alat masak harian untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga secara mandiri.
• ​Bantuan Material Bangunan: Permohonan dukungan bahan bangunan agar warga dapat segera mendirikan kembali hunian mereka yang hangus.
• ​Administrasi Kebencanaan: Percepatan dan kemudahan layanan pengurusan dokumen-dokumen penting milik warga yang ikut terbakar.

​Komitmen Koordinasi Lintas Sektor

​Menanggapi berbagai desakan tersebut, Amir berjanji akan segera mengawal dan mengoordinasikan seluruh tuntutan warga ke Pemerintah Provinsi Sulut, Pemerintah Kota Manado, serta instansi teknis terkait. Langkah ini diambil guna memastikan pemulihan pascabencana berjalan tepat sasaran dan tanpa hambatan birokrasi.

​Melalui giat reses ini, diharapkan proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak di kawasan Pakowa–Aspol dapat berakselerasi, didukung oleh sinergi kuat antara legislatif dan pemerintah daerah.

Kawal Aspirasi Nusa Utara, Srikandi Golkar Sulut Vionita Kuera Dorong Pemerataan Infrastruktur dan Pendidikan di Sitaro ​

Newsblessing.com, SITARO — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dari Fraksi Partai Golkar, Vionita Kuera, menggelar agenda Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kampung Kawahang, Kecamatan Siau Barat Utara, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selasa (4/8).

​Langkah ini dilakukan untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan kebutuhan krusial masyarakat di wilayah pulau-pulau terluar Nusa Utara.

​Pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama, keterwakilan perempuan, hingga kelompok pemuda. Reses ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan deretan persoalan infrastruktur dan fasilitas publik yang dinilai membutuhkan penanganan mendesak dari pemerintah daerah.

​Vionita, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut, menegaskan bahwa agenda reses merupakan amanat undang-undang untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.

​"Reses ini bukan sekadar formalitas tahunan. Ini adalah ruang dialog krusial agar suara warga kepulauan terdengar hingga ke tingkat provinsi. Seluruh masukan yang masuk akan saya catat, kawal, dan perjuangkan secara optimal," tegas Vionita di hadapan warga Kampung Kawahang.

​Enam Tuntutan Prioritas Warga Sitaro

​Dalam sesi penyampaian aspirasi, terdapat enam poin utama yang menjadi sorotan dan desakan masyarakat setempat:

• ​Proteksi Sekolah dari Longsor: Pembangunan talud pengaman di Sekolah Nazareth Niambangeng, Siau Barat, demi menjamin keselamatan kegiatan belajar-mengajar.
• ​Aksesibilitas Antar-Wilayah: Pembangunan akses jalan baru menuju Kampung Tolosang, Siau Barat Utara, untuk mempermudah mobilitas barang dan pertumbuhan ekonomi lokal.
• ​Pengamanan Rumah Ibadah: Pembangunan talud penahan tanah di area belakang Gereja GPDI Victory Kawahang guna mengantisipasi ancaman tanah longsor di sekitar pemukiman.
• ​Pemerataan Fasilitas Pendidikan: Pengadaan unit sekolah baru jenjang SMA/SMK di Kecamatan Siau Barat Utara agar anak-anak daerah tak perlu menempuh jarak jauh untuk mengenyam pendidikan menengah.
• ​Krisis Air Bersih: Penyediaan bak/tong penampungan air bersih untuk mengatasi masalah kelangkaan air, terutama saat memasuki musim kemarau.
• ​Peningkatan Jalan Desa: Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan utama di Kampung Kawahang yang menjadi urat nadi mobilitas warga harian.

​

Komitmen Pengawalan Melalui Pokir dan Regulasi

​Merespons jajaran permintaan tersebut, Vionita berkomitmen memperjuangkan seluruh masukan warga melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulut. Ia juga berjanji membangun koordinasi lintas sektor antara Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Sitaro sesuai kewenangan masing-masing institusi.

​Sebagai pimpinan Bapemperda, ia menekankan pentingnya payung hukum dan regulasi daerah yang kuat dalam mendukung percepatan pembangunan di wilayah kepulauan.

​

"Pembangunan di Nusa Utara tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, butuh sinergi kuat antara legislatif, eksekutif, dan partisipasi warga. Fokus utama kita adalah mendorong pemerataan agar masyarakat di pulau-pulau merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan," pungkasnya.

(*/Olvie)

Serap Aspirasi Warga Tincep, Ketua Komisi I DPRD Sulut Janji Kawal Keluhan Pupuk hingga Kesejahteraan Lansia

Newsblessing.com, SONDER — Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menggelar agenda Reses II Tahun 2026 di Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa.

​Dalam kegiatan yang dipadukan dengan bakti sosial pengobatan gratis tersebut, legislator dari daerah pemilihan (dapil) Minahasa-Tomohon ini bertatap muka secara langsung dengan ratusan warga setempat guna mendengarkan berbagai persoalan lokal.

​Sejumlah isu strategis disuarakan masyarakat dalam forum dialog tersebut, mulai dari kendala sektor pertanian, jaminan sosial bagi kelompok rentan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.

​Tiga Isu Utama Disuarakan Warga

​Di sektor pertanian, perwakilan petani Desa Tincep mengeluhkan alur distribusi pupuk bersubsidi yang dinilai masih rumit. Mereka mendorong adanya transparansi dan penyederhanaan prosedur administratif agar bantuan pupuk dapat diterima tepat waktu tanpa hambatan birokrasi.

​Selain isu pertanian, kelompok lanjut usia (lansia) turut menyampaikan aspirasi terkait perlunya keberlanjutan program kesejahteraan sosial dari pemerintah daerah.

​Sementara itu, kaum ibu rumah tangga mengusulkan adanya alokasi bantuan modal dan fasilitas usaha mandiri guna menopang stabilitas ekonomi keluarga di tingkat desa.

​Komitmen Pengawalan Hingga Tingkat Provinsi

​Menanggapi berbagai masukan tersebut, Braien menegaskan komitmennya untuk membawa dan mengawal seluruh aspirasi masyarakat Desa Tincep ke tingkat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui dinas terkait.

​"Saya berdiri di sini sebagai wakil rakyat karena kepercayaan bapak dan ibu sekalian. Semua poin yang disampaikan dalam reses ini menjadi tanggung jawab moral saya untuk diperjuangkan di tingkat provinsi," ujar Braien di lokasi kegiatan.

​Ia menuturkan, penyaluran aspirasi ini sejalan dengan komitmen arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sulut, Mayjend TNI (Purn) Yulius Selvanus, yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan visi Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

​Sebagai penutup rangkaian kegiatan reses, Braien menyerahkan bantuan operasional secara langsung untuk mendukung kegiatan kelompok lansia serta program sosial kemasyarakatan di Desa Tincep.

(*/Olvie)

Forward Sulut Resmi Bergabung dengan Pokja PWI Manado, Dorong Profesionalisme Wartawan DPRD

Newsblessing.com, MANADO – Forum Wartawan DPRD Sulawesi Utara (Forward Sulut) resmi menginduk ke dalam Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Manado. Langkah kolektif ini dinilai menjadi momentum krusial untuk memperkuat profesionalisme dan etika jurnalisme di lingkungan legislatif daerah.

​Penyambutan jajaran pengurus dan anggota Forward Sulut diselenggarakan di Kedai Coffee Jarot, Jalan Daan Mogot, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Manado, pada Selasa (4/8/2026).

​Agenda tersebut dihadiri langsung oleh 16 jurnalis anggota Forward Sulut, bersama jajaran pengurus yang dipimpin oleh Penasihat Forward Sulut Marthino Limpong, Wakil Ketua Reymond Legi, serta Sekretaris Cris Lompoliu.

​Ketua Pokja PWI Manado, Arsenius Hut Kamrin, bersama Sekretaris Haryadi, menyambut hangat kedatangan insan pers dari lingkungan DPRD Sulut tersebut. Ia menyampaikan bahwa integrasi ini memperkokoh soliditas organisasi serta pengembangan kapasitas sumber daya jurnalis di Kota Manado.

​"Kami menyampaikan selamat bergabung. Harapannya, seluruh anggota dapat aktif berkontribusi dalam organisasi serta mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai landasan utama profesi," kata Hut Kamrin di Manado, Selasa.

​Tonggak Baru Jurnalisme Legislatif

​Keputusan strategis ini digagas oleh Penasihat Forward Sulut, Marthino Limpong. Ia mendorong para wartawan legislatif untuk bernaung di bawah wadah organisasi profesi yang memiliki standar kompetensi dan sistem pembinaan yang terukur.

​Marthino menekankan, bergabung ke PWI merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kompetensi, integritas, dan kualitas karya jurnalistik bagi para anggota.

​"Organisasi profesi adalah ruang belajar. Kami berharap seluruh jurnalis Forward Sulut semakin profesional saat bertugas, menjaga independensi, dan menyajikan pemberitaan yang bermanfaat bagi publik," tutur Marthino.

​Bergabungnya Forward Sulut secara kolektif ini mencatatkan sejarah baru bagi Pokja PWI Manado. Ini merupakan kali pertama forum wartawan yang bertugas khusus di pos peliputan DPRD Sulawesi Utara menyatukan wadah profesinya di bawah PWI.

​Apresiasi juga datang dari pemilik Kedai Coffee Jarot, Budi Siswanto. Wartawan senior eks Manado Post Group (Jawa Pos Group) tersebut menilai bahwa wadah profesi sangat menentukan pembentukan karakter serta martabat seorang jurnalis.

​"Langkah ini menjadi fondasi awal yang baik bagi rekan-rekan Forward Sulut untuk terus tumbuh menjadi wartawan yang berintegritas, profesional, dan senantiasa menjaga marwah jurnalisme," ujar Budi.

​Melalui kemitraan ini, Pokja PWI Manado diharapkan dapat terus menjadi rumah bersama bagi jurnalis yang berkomitmen menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan tepercaya bagi masyarakat.

(*/Olvie)