Newsblessing.com, MANADO — Suasana penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan mewarnai pertemuan antara Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, dengan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
Newsblessing.com, SULUT - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Komisi III DPRD Sulawesi Utara dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut berlangsung memanas pada Kamis (6/8/2026). Suasana rapat memuncak setelah diketahui sejumlah usulan titik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sebelumnya telah disepakati mendadak hilang dari dokumen anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Ia mendapati alokasi 80 titik PJU yang masuk dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara justru tak tercantum dalam berkas yang disodorkan oleh pihak dinas.
Nada keras juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III, Yongkie Limen. Ia meluapkan kekesalannya lantaran program PJU di Kota Manado yang diperjuangkannya selama tiga tahun berturut-turut tak kunjung terealisasi dan hanya berujung janji manis.
"Saya kesal dan malu setiap tahun berjanji kepada warga Manado di titik-titik yang membutuhkan, padahal tidak pernah ada hasil. Karena terus dibohongi tiga tahun berturut-turut, saya akan melibatkan Kejaksaan untuk turun langsung melakukan pemeriksaan," tegas Yongkie.
Yongkie turut mengingatkan bahwa seluruh wakil rakyat dipilih langsung oleh masyarakat, sehingga aspirasi yang diperjuangkan tidak boleh dikesampingkan begitu saja meski anggota tersebut tidak masuk dalam struktur Badan Anggaran (Banggar).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi III Amir Liputo mengungkapkan, rincian data yang diterima dewan saat rapat hanya memuat pengadaan 478 titik PJU senilai Rp3,1 miliar untuk tiga daerah, yakni Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa. Sementara itu, wilayah Minahasa Utara yang merupakan daerah pemilihan Berty Kapojos justru nihil.
Merespons tudotan tersebut, Plt. Kepala Dinas ESDM Sulut, Reiner Dondokambey, memberikan klarifikasi. Ia mengklaim dokumen internal instansinya tetap mencatat alokasi titik PJU untuk Minahasa Utara sesuai usulan Pokir Berty Kapojos. Reiner menyebut ketidaksesuaian ini terjadi akibat adanya kekeliruan teknis saat penyerahan berkas daftar anggaran kepada Komisi III.
Guna menyelesaikan persoalan ini, Sekretaris Komisi III Nick Lomban memutuskan untuk mengambil langkah penataan ulang. Pihaknya bersama Dinas ESDM Sulut sepakat melakukan validasi dan revisi menyeluruh terhadap seluruh data sebaran titik PJU. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat yang telah disahkan.
(*/Olvie)
Newsblessing.com, BITUNG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Priscilla Cindy Wurangian, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
Selama agenda yang berlangsung pada awal Agustus 2026 tersebut, politisi Sulut yang akrab disapa Cindy ini menyambangi lima wilayah, yakni Kecamatan Madidir, Watudambo, Tanjung Merah, Dimembe, dan Maesa. Kehadirannya disambut hangat oleh warga yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai kendala di lingkungan mereka.
Dalam dialog interaktif bersama warga, isu pelayanan kesehatan dan jaminan sosial menjadi salah satu sorotan utama. Warga mengeluhkan persoalan teknis penggunaan layanan BPJS Kesehatan.
Masyarakat melaporkan adanya praktik pembatasan masa rawat inap, di mana pasien kerap diminta pulang setelah menjalani perawatan selama lima hari dan diwajibkan mendaftar ulang jika ingin melanjutkan pengobatan. Selain itu, ketersediaan obat-obatan yang tidak ditanggung sepenuhnya oleh jaminan kesehatan turut dikeluhkan.
Tak hanya sektor kesehatan, persoalan infrastruktur dasar juga mendominasi aduan warga. Mulai dari kondisi jalan berlubang, kurangnya penerangan jalan umum (PJU), kebutuhan saluran drainase, hingga perbaikan jalan pemukiman dan pembuatan jalan paving di Kelurahan Girian.
Warga di area tersebut juga mendesak pemerintah segera membangun tanggul penahan longsor guna mengantisipasi ancaman bencana saat cuaca ekstrem, serta meminta adanya perbaikan fasilitas di SMK Pelita Bahari.
Di sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, warga mengusulkan adanya bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk berbagai bidang usaha, bantuan perorangan, hingga pengadaan alat tangkap dan kelengkapan nelayan pesisir.
Sementara di bidang pendidikan dan sosial, muncul permohonan beasiswa perguruan tinggi (S1 dan S2), perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga keterbukaan informasi mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Cindy Wurangian menegaskan komitmennya untuk membawa seluruh aspirasi warga ke gedung dewan. Ia berjanji akan mengawal usulan-usulan ini agar dapat ditindaklanjuti secara nyata oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun instansi teknis terkait.
(*/Olvie)
Newsblessing.com, PALU - Dalam semangat menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, PT PLN (Persero) melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palu kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk “Program Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Digitalisasi Pendidikan” di SMP Negeri 1 Palu, Rabu (5/8).
Bantuan yang diserahkan meliputi 25 unit komputer PC, 2 unit WiFi router, 3 unit webcam, 1 unit printer, serta program pelatihan digitalisasi pembelajaran bagi para guru. Inisiatif ini hadir untuk memperkuat fasilitas belajar mengajar berbasis teknologi, sekaligus mengakselerasi kesiapan generasi muda menghadapi era digital menuju Indonesia Emas.
General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun, menegaskan bahwa penyerahan bantuan TJSL ini merupakan langkah nyata perusahaan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada pilar pendidikan berkualitas.
“Pendidikan adalah investasi paling fundamental bagi masa depan bangsa. Melalui akselerasi digitalisasi di SMP Negeri 1 Palu, PLN ingin memastikan anak-anak kita memiliki akses teknologi yang memadai untuk berkembang menjadi generasi unggul, adaptif, dan berdaya saing. Ini adalah wujud kontribusi nyata PLN dalam mengisi kemerdekaan RI ke-81, melistriki mimpi anak bangsa melalui pendidikan,” ungkap Usman.
Prosesi penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Manager PLN UP3 Palu, Ansar, kepada Kepala SMP Negeri 1 Palu, Yusri, S.Pd., M.Pd., dengan disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, S.Pd., M.Pd. Acara yang berlangsung di Aula SMPN 1 Palu ini turut dihadiri Asisten Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Palu, Natallia Revianto, beserta jajaran majelis guru dan perwakilan siswa.
Manager PLN UP3 Palu, Ansar, menyampaikan bahwa PLN hadir tidak hanya untuk menjaga keandalan pasokan listrik, tetapi juga menciptakan nilai tambah (creating shared value) bagi masyarakat sekitar.
“Kami berharap fasilitas PC dan jaringan internet ini dapat dioptimalkan secara maksimal untuk kegiatan pembelajaran sehari-hari. Pelatihan digital yang kami berikan kepada tenaga pendidik juga diharapkan mampu memperkaya metode mengajar agar lebih interaktif dan inovatif,” tutur Ansar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Hardi, S.Pd., M.Pd., mengapresiasi langkah cepat PLN dalam merespons kebutuhan digitalisasi di sekolah.
“Transformasi digital di sektor pendidikan memerlukan kolaborasi lintas sektor. Langkah PLN melalui program TJSL ini menjadi teladan nyata dalam memberikan dampak langsung bagi peningkatan mutu sekolah dan kapasitas guru. Kami berharap sinergi ini berlanjut ke sekolah-sekolah lainnya,” ungkap Hardi.
Pada kesempatan yang sama, Kepala SMP Negeri 1 Palu, Yusri, S.Pd., M.Pd., menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian PLN terhadap pengembangan sarana belajar di sekolahnya.
“Bantuan ini merupakan anugerah besar bagi sekolah kami. Fasilitas komputer dan perangkat pendukung ini akan sangat membantu siswa dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara digital. Kami berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan seluruh sarana ini sebaik-baiknya demi mencetak lulusan yang cerdas dan berkarakter,” ungkap Yusri.
Melalui program ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus berjalan berdampingan bersama pemerintah daerah dan insan pendidikan dalam menciptakan ekosistem belajar yang modern, inklusif, serta siap mencetak generasi penerus bangsa yang unggul.
*Narahubung*
Noven N. Koropit
Manager Komunikasi & TJSL
PLN UID Suluttenggo
Tlp 0816239962
*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung._ (*/Olvie)
Newsblessing.com, GORONTALO - Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, kado kemerdekaan yang sesungguhnya hadir bagi masyarakat Pulau Dudepo, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Setelah menanti selama hampir 38 tahun sejak resmi berdiri pada 1988, masyarakat di pulau terluar tersebut akhirnya dapat menikmati akses listrik 24 jam dari PT PLN (Persero) untuk pertama kalinya.
Penyalaan perdana listrik di Desa Dudepo yang dilaksanakan pada Senin (3/8) ini juga menandai tonggak sejarah penting sektor kelistrikan di Gorontalo. Dengan teralirinya listrik ke Pulau Dudepo, Rasio Desa Berlistrik (RDB) di Provinsi Gorontalo resmi mencapai 100 persen.
Keberhasilan menghadirkan listrik di pulau ini membutuhkan perjuangan fisik dan teknis yang tidak mudah. Tantangan utama terletak pada kondisi geografis Pulau Dudepo yang terpisah oleh lautan.
Untuk menembus batas tersebut, PLN membangun proyek monumental berupa Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV sepanjang 1,95 kilometer sirkuit (kms) yang menyeberangi selat untuk menghubungkan pasokan listrik dari sistem darat Desa Ilangata menuju Pulau Dudepo.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo), Usman Bangun, menegaskan bahwa penarikan kabel laut sepanjang 1,95 kms ini merupakan bukti nyata komitmen PLN dalam menghadirkan keadilan energi hingga ke pelosok dan pulau terluar Indonesia, khususnya dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia ke-81.
"Pembangunan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 kV sepanjang 1,95 kms menuju Pulau Dudepo ini menjadi pencapaian luar biasa sekaligus tonggak sejarah penting bagi PLN, karena ini merupakan pembangunan kabel listrik bawah laut 20 kV pertama di Pulau Sulawesi. Menjelang HUT RI ke-81, kami ingin memastikan bahwa semangat kemerdekaan dirasakan secara nyata oleh masyarakat Pulau Dudepo dalam bentuk kemerdekaan energi," ungkap Usman.
Usman menambahkan, proses penarikan kabel bawah laut 1,95 kms dan pengangkutan material kelistrikan ke pulau membutuhkan presisi, ketelitian teknis, serta keahlian khusus di tengah tantangan arus laut dan cuaca yang tidak menentu.
"Keberhasilan membentangkan SKLTM 1,95 kms hingga listrik akhirnya menyala di Pulau Dudepo merupakan buah dari kerja keras, inovasi teknis, dan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah, TNI, Polri, serta seluruh warga masyarakat yang bahu-membahu mendukung setiap tahapan pembangunan. Semoga hadirnya listrik andal ini menjadi pengungkit roda ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat Pulau Dudepo secara berkelanjutan," tegas Usman.
Selain membentangkan SKLTM 20 kV sepanjang 1,95 kms, PLN juga membangun infrastruktur pendukung kelistrikan darat di Pulau Dudepo yang meliputi Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 39,68 kms, Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 9,958 kms, serta 7 unit gardu distribusi dengan total kapasitas 400 kVA. Seluruh infrastruktur ini siap melayani kebutuhan listrik 395 kepala keluarga (1.285 jiwa) yang tersebar di enam dusun di Desa Dudepo.
Keberhasilan penyalaan listrik perdana dan capaian 100 persen RDB ini mendapat apresiasi tinggi dari Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli Habibie, M.H.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada PLN yang telah bekerja keras penuh perjuangan menembus lautan demi melayani masyarakat kami. Saya melihat sendiri bagaimana perjuangan membawa tiang dan menggelar kabel laut yang begitu berat. Ini adalah perjuangan yang luar biasa. Marilah kita bersama-sama menjaga infrastruktur kelistrikan dan kelestarian laut kita serta memanfaatkan listrik ini secara bijak untuk memajukan perekonomian desa," ungkap Idah.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XII, Drs. H. Rusli Habibie, M.AP., menilai penyalaan listrik melalui pembentangan kabel laut di Desa Dudepo sebagai hadiah kemerdekaan paling berharga menjelang HUT RI ke-81.
"Hari ini adalah hari bersejarah bagi Desa Dudepo dan seluruh rakyat Gorontalo. Listrik yang menyala hari ini adalah kado indah pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Tanggal 3 Agustus 2026 akan dikenang sebagai titik balik di mana masyarakat Dudepo merdeka dari kegelapan," pungkas Rusli.
Bertepatan dengan momentum bulan kemerdekaan, hadirnya listrik PLN melalui jaringan kabel bawah laut 1,95 kms di Pulau Dudepo menjadi bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke pulau terdepan, memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari terang pembangunan.
*Narahubung*
Noven N. Koropit
Manager Komunikasi & TJSL
PLN UID Suluttenggo
Tlp 0816239962
*Sekilas Tentang PLN*
_PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung._ (*/Olvie)
Newsblessing.com, SULUT - Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) untuk menyuntikkan modal tambahan sebesar Rp30 miliar kepada PT Bank SulutGo (BSG) menuai perhatian serius dari DPRD Sulawesi Utara.
DPRD mempertanyakan urgensi penyertaan modal tersebut mengingat kondisi keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal cukup berat.
Sorotan ini mengemuka dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BSG pada Rabu (5/8/2026). Pertemuan tersebut digelar untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Anggota Banggar DPRD Sulut, Vonny Paat, menegaskan bahwa legislatif harus bertindak cermat dan memastikan setiap rupiah dari anggaran daerah dialokasikan untuk program yang benar-benar memberikan manfaat langsung bagi warga.
"Kami melihat alokasi penyertaan modal sebesar Rp30 miliar dalam rancangan KUA-PPAS. Karena itu kami meminta penjelasan langsung dari manajemen BSG mengenai alasan dan urgensi kebutuhan tersebut," kata Vonny.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, menerangkan bahwa usulan dana Rp30 miliar tersebut merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BSG sebelumnya.
Meski begitu, DPRD Sulut menegaskan akan mengkaji kembali rencana anggaran ini. Anggota dewan mengingatkan masih banyaknya kebutuhan krusial masyarakat yang memerlukan pembiayaan, terutama program-program hasil reses yang telah masuk dalam prioritas RPJMD 2025–2029.
Di sisi lain, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, membeberkan alasan mendasar di balik dibutuhkannya penambahan modal tersebut. Langkah ini diperlukan untuk:
Sebagai perbandingan, sejumlah pemerintah daerah telah berkomitmen menyetor modal tambahan, di antaranya Pemerintah Provinsi Gorontalo sebesar Rp15 miliar, Pemkot Manado Rp4 miliar, dan Pemkot Tomohon Rp1 miliar.
Keputusan final terkait alokasi anggaran ini nantinya akan ditentukan dalam pembahasan lanjutan antara Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Keputusan yang diambil diharapkan mampu menjembatani kebutuhan penguatan bank daerah tanpa mengabaikan program-program pembangunan prioritas bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(*/Olvie)
Langkah pelantikan ini menandai babak baru bagi pengelolaan sektor pendidikan di bumi Nyiur Melambai. Jahja Rondonuwu naik kelas dari jabatan eselon III menjadi pejabat eselon II usai sebelumnya memegang posisi Kepala Bagian Persidangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulut.
Dalam struktur kepemimpinan baru ini, Jahja menggantikan Dr. Femmy July Suluh, M.Si yang kini dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara.
Usai mengumpung sumpah jabatan, Jahja menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan daerah dan menegaskan komitmennya untuk langsung tancap gas.
"Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas amanah ini. Saya akan bekerja keras untuk terus memajukan dunia pendidikan di Sulawesi Utara," tutur Jahja saat ditemui awak media usai acara pelantikan.
Ia menilai, meski fondasi pendidikan di daerah tersebut sudah cukup solid, masih diperlukan terobosan berkelanjutan guna mencetak SDM yang lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global.
"Kualitas pendidikan kita sudah baik, namun masih banyak potensi yang harus dikembangkan agar semakin maju dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul," tambahnya.
Guna menjawab tantangan masa depan yang makin dinamis, Jahja menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh ekosistem pendidikan, mulai dari jajaran instansi, para pendidik, hingga peran aktif masyarakat. Program strategis yang akan menjadi prioritas utamanya mencakup peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses fasilitas belajar, pembenahan layanan pendidikan, serta optimalisasi potensi para siswa.
Pelantikan Kadisdik baru ini merupakan rangkaian dari perombakan tiga posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov Sulut yang dipimpin langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus.
(*/Olvie)
Newsblessing.com, SULUT — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) kembali merombak jajaran birokrasinya guna menjaga kinerja organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam agenda penyerahan Surat Keputusan (SK) pada Rabu (5/8/2026), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, resmi menunjuk Hendry Ronny Rondonuwu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPRD) Sulut.
Hendry mengisi posisi kepemimpinan yang ditinggalkan Deicy Paath. Adapun Deicy kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut.
Sekprov Sulut Tahlis Gallang menegaskan bahwa pengisian posisi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan program kerja prioritas daerah di bidang infrastruktur dapat berjalan tanpa hambatan.
"Langkah ini diambil untuk mengisi kekosongan jabatan, sekaligus memastikan bahwa program-program kerja strategis di bidang infrastruktur serta pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal," ujar Tahlis.
Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas PUPRD Sulut mampu mempercepat penyelesaian proyek-proyek fisik yang berdampak langsung pada konektivitas dan perekonomian warga Sulawesi Utara.
Sementara itu, Hendry Rondonuwu menyatakan kesiapannya untuk segera melakukan penyesuaian dan mengakselerasi program kerja yang telah direncanakan.
"Kami siap mengemban tugas dan kepercayaan yang diberikan pimpinan ini dengan penuh tanggung jawab. Fokus utama kami adalah menata pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur, demi mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju," kata Hendry.
Melalui rotasi kepemimpinan ini, Pemprov Sulut optimistis kinerja instansi teknis dapat semakin efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah.
(*/Olvie)
Newsblessing.com, SULUT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Manado menggelar serangkaian kegiatan Reses/Temu Konstituen untuk menyerap langsung berbagai keluhan dan harapan masyarakat di ibu kota provinsi tersebut.
Sejumlah legislator Sulut turun langsung ke pemukiman warga hingga memfasilitasi dialog interaktif guna memastikan kebutuhan riil masyarakat dapat diperjuangkan dalam agenda pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, menggelar temu konstituen bersama warga Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil. Bertempat di pemukiman setempat, dialog berlangsung hangat dengan berbagai masukan yang disampaikan tokoh masyarakat dan warga.
Salah satu sorotan utama datang dari masalah pengelolaan sampah di sekitar bantaran sungai yang dinilai kerap memicu aroma tidak sedap, hingga kekhawatiran terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Selain itu, persoalan kerumitan verifikasi data pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta harapan dukungan bantuan pembangunan tempat ibadah turut mengemuka.
Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat ini menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi agar masuk dalam Laporan Hasil Reses DPRD Sulut.
"Tugas kami di lembaga legislatif adalah memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Seluruh masukan ini akan kami rangkum dan koordinasikan dengan instansi terkait, baik di tingkat kota maupun provinsi," ujar Royke.
Sementara itu, di Kelurahan Singkil II, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo menerima aduan unik terkait korelasi antara maraknya fenomena pinjaman online (pinjol) dengan keakuratan data penerima bantuan sosial (bansos). Warga menduga keterlibatan dalam transaksi keuangan digital tersebut memengaruhi peningkatan status desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang berdampak pada terhentinya bantuan.
Amir menjelaskan bahwa penetapan desil DTKS bersifat dinamis dan bergantung pada pembaruan data secara berkala. Ia mendorong masyarakat untuk proaktif menyampaikan kondisi ekonomi yang aktual melalui pemerintah kelurahan setempat. Untuk memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran, ia juga mengusulkan langkah penandaan khusus pada rumah penerima manfaat.
"Status desil dapat disesuaikan kembali selama warga menyampaikan data yang jujur dan transparan di kantor kelurahan untuk perbaikan administrasi," terang Amir.
Di lokasi berbeda, Anggota DPRD Sulut Yongkie Limen menggelar reses di Kelurahan Taas Lingkungan VI, Kecamatan Tikala. Aspirasi masyarakat setempat didominasi oleh permohonan pembenahan infrastruktur lingkungan, penataan kawasan permukiman, serta peningkatan mutu pendidikan.
Langkah serupa digelorakan oleh Iren Golda Pinontoan saat menemui warga di Gran Puri Hotel. Iren menekankan pentingnya membangun sinergi yang makin solid antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat untuk mengakselerasi pembangunan Kota Manado di berbagai sektor.
Tak ketinggalan, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si., IPU, menggelar Reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 di Kantor Kelurahan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua. Dihadiri jajaran pemerintah kelurahan, kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat, mantan Bupati Minahasa ini fokus menghimpun masukan terkait perbaikan fasilitas publik serta optimalisasi pelayanan kelurahan.
Seluruh jajaran legislator Dapil Kota Manado tersebut memastikan bahwa setiap pokok pikiran (pokir) yang diserap selama masa reses akan diolah menjadi rekomendasi resmi DPRD Sulut untuk diteruskan kepada pihak eksekutif demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
(Advetorial)
Newsblessing.com, SULUT - Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mencatatkan tren penurunan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, per Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulut menyusut hingga 6,32 persen, menjadikannya angka kemiskinan terendah di seluruh wilayah Pulau Sulawesi.
Rilis Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sulut Nomor 52/08/71/Th. XX edisi 5 Agustus 2026 menunjukkan, angka kemiskinan Sulut membaik sebesar 0,30 persen poin bila dibandingkan dengan data September 2025 yang berada di angka 6,62 persen.
Secara riil, keberhasilan ini menandai berkurangnya sekitar 7.350 jiwa dari status miskin, yakni dari 172,13 ribu jiwa pada September 2025 menjadi 164,78 ribu jiwa pada Maret 2026.
Dengan hasil ini, Sulawesi Utara memperkokoh posisinya sebagai daerah paling sejahtera secara ekonomi di kawasan Pulau Sulawesi, melampaui capaian provinsi-provinsi tetangga:
Selain mendominasi di tingkat regional, persentase 6,32 persen tersebut turut menempatkan Sulawesi Utara dalam jajaran provinsi bertingkat kemiskinan relatif rendah secara nasional.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa capaian positif ini merupakan buah manis dari sinergi lintas pihak, baik pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat.
"Penurunan angka kemiskinan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja lebih keras. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," tegas Yulius Selvanus dalam keterangannya.
Ia menambahkan, program pengentasan kemiskinan difokuskan pada penguatan sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, pemberdayaan UMKM, pembukaan kran investasi, hingga pengembangan pariwisata daerah.
Di sisi lain, BPS mencatat bahwa Garis Kemiskinan (GK) di Sulut naik menjadi Rp578.499 per kapita per bulan pada Maret 2026, dari yang sebelumnya Rp557.702 pada September 2025.
Meskipun batas kriteria miskin meningkat seiring melonjaknya biaya hidup, rasio penduduk miskin justru berkurang. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa tingkat pendapatan dan kemampuan daya beli warga Sulawesi Utara mengalami kenaikan yang lebih cepat dibanding laju kenaikan kebutuhan pokok.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Sulut berkomitmen mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem serta memastikan pemerataan pembangunan ekonomi terjangkau hingga ke pelosok daerah.
(*/Olvie)
