Serap Aspirasi Warga Mandolang, Inggried Sondakh Siap Perjuangkan Nasib Petani, Nelayan, hingga Pekerja Keagamaan

Newsblessing.com, MINAHASA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Golkar, Inggried Sondakh, kembali mengoperasikan fungsi pengawasannya dengan mendengarkan langsung suara masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa–Tomohon.

​Reses di gelar Sabtu, (1/8/2026), bertempat di D'Mason, Desa Kalasey Satu, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa sebanyak 80 perwakilan warga dari berbagai latar belakang hadir menyampaikan beragam keluhan dan usulan.

​Forum dialog yang berlangsung interaktif ini mempertemukan wakil rakyat tersebut dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok tani dan nelayan.

​Kesejahteraan Pekerja Keagamaan dan UMKM Jadi Sorotan

​Dalam ruang diskusi tersebut, salah satu usulan yang mengemuka adalah harapan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja keagamaan. Warga mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), untuk memberikan perhatian khusus berupa bantuan renovasi rumah ibadah serta pelatihan peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan.

​Selain sektor sosial-keagamaan, sektor ekonomi kerakyatan turut menjadi perhatian utama. Para wirausahawan baru dan pelaku UMKM di Mandolang mengharapkan intervensi dari Dinas Koperasi dan UMKM berupa program pendampingan usaha secara berkala.

​Tidak hanya itu, dorongan fasilitas stimulan peralatan produksi juga diharapkan dapat disalurkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara untuk menopang kemandirian ekonomi warga.

​Jeritan Petani dan Nelayan Pesisir Mandolang

​Sektor perikanan dan pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga Mandolang juga tak luput dari inventarisasi masalah. Perwakilan kelompok tani memaparkan tingginya kebutuhan akan ketersediaan sarana produksi pertanian.

​"Kami sangat membutuhkan bantuan mendesak berupa pupuk, bibit hortikultura seperti cabai, tomat, jagung, dan kedelai, serta dukungan modernisasi alat mesin pertanian seperti traktor tangan dan handsprayer," ujar perwakilan petani di lokasi.

​Senada dengan petani, kelompok nelayan wilayah pesisir juga menyuarakan perlunya bantuan sarana penangkapan ikan yang memadai demi menunjang keselamatan dan hasil tangkapan. Bantuan berupa jaring, mesin katinting, mesin motor tempel, hingga armada perahu yang layak huni menjadi aspirasi utama yang dititipkan kepada legislatif.

​Komitmen Legislatif Mengawal Aspirasi Akar Rumput

​Merespons berbagai masukan tersebut, Inggried Sondakh menegaskan bahwa serapan aspirasi warga merupakan amanat konstitusi dan kewajiban moral dirinya sebagai perwakilan rakyat di parlemen.

​"Setiap poin aspirasi—mulai dari sektor keagamaan, pengembangan UMKM, hingga pemenuhan kebutuhan petani dan nelayan—akan kami catat secara cermat. Data ini menjadi bahan untuk diprioritaskan dalam koordinasi bersama instansi atau dinas terkait di Pemprov Sulut," tegas Inggried.

​Ia menambahkan, hasil dari penyerapan aspirasi ini nantinya diposisikan sebagai pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD dalam perencanaan program dan penganggaran daerah. Dengan begitu, kebijakan yang diturunkan pemerintah daerah diharapkan tepat sasaran serta membawa dampak nyata bagi kesejahteraan warga Minahasa dan Sulawesi Utara. 

(*/Olvie)

Rapat Pansus RPJMD, Sondakh Sorot Penganggaran Dinas Kebudayaan

Newsblessing.com, SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut Tahun 2025-2029 Dengan Dinas Kebudayaan, Jumat (1/8/2025) Diruang Rapat Paripurna.

Dalam rapat pansus RPJMD tahun 2025-2029 Anggota DPRD Sulut, Inggried Sondakh, menegaskan bahwa

bukannya tidak berpihak pada Dinas Kebudayaan, tetapi tetap mengedepankan penganggaran yang realistis dan profesional.

“Kami memahami bahwa Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) masih rendah, dan itu perlu didorong. Kami juga mengakui pentingnya Perda Kebudayaan yang menjadi isyarat perlunya perhatian lebih,” ujar Sondakh.

Wakil Ketua Pansus RPJMD ini melanjutkan bahwa peningkatan anggaran Dinas Kebudayaan memang ada, misalnya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa terjadi kenaikan hingga Rp10 miliar, khususnya untuk pengelolaan cagar budaya.

“Baik, itu positif. Tapi tolong juga dijelaskan bagaimana perencanaan pelaksanaannya. Contohnya, jika membangun cagar budaya, berapa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan? Kami melihat dari Dinas Pariwisata, anggaran untuk rehabilitasi objek atau destinasi wisata sangat kecil. Padahal kita tahu, ada juga kolaborasi dengan SKPD lain yang mendukung sektor pariwisata,” lanjut politisi Partai Golkar itu.

Sondakh menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak adanya kenaikan anggaran untuk Dinas Kebudayaan, namun perlu penataan yang profesional dan realistis sesuai kondisi keuangan lima tahun ke depan.

“Secara jujur, Dispora saja masih kekurangan anggaran, begitu juga Dinas Pangan yang dananya sangat kecil. Padahal situasi saat ini cukup rentan. Karena itu, kami berharap penataan pagu anggaran di setiap dinas bisa dilakukan secara terukur,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar jangan hanya karena ada alokasi Rp10 miliar untuk beberapa program, lalu anggaran tersebut dipertahankan atau bahkan ditambah di tahun-tahun berikutnya tanpa evaluasi.

“Kalau programnya sudah selesai, kenapa anggarannya tetap besar? Harusnya disusun secara rasional,” tutup Sondakh.

Sementara, Kepala Dinas Kebudayaan Sulut, Jani Nicolas Lukas, menyampaikan rincian program, strategi, hingga proyeksi anggaran dalam mendukung visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk periode 2025-2029. Presentasi ini menjadi sorotan dalam pembahasan RPJMD bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Namun, di balik pemaparan yang penuh semangat tersebut, mencuat sejumlah pertanyaan kritis—terutama menyangkut realisme anggaran dan lonjakan target Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK).

Dalam pemaparannya, Lukas menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan berperan penting dalam menunjang misi keenam dari visi pembangunan daerah, yakni memperbaiki tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman dengan melestarikan nilai-nilai budaya yang berakar pada kearifan lokal.

Menurut Lukas, arah strategis yang diambil Dinas Kebudayaan difokuskan pada dua indikator utama: meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan dan bertambahnya jumlah warisan budaya, baik benda maupun tak benda.

Upaya pencapaian tersebut, lanjut Lukas, akan ditempuh melalui berbagai strategi, mulai dari perlindungan cagar budaya, penguatan nilai budaya lokal, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan kapasitas SDM di bidang kebudayaan.

Dinas Kebudayaan merancang enam program unggulan. Di antaranya: Pengembangan kebudayaan, dengan tolok ukur keberhasilan berupa jumlah cagar budaya yang terlestarikan, Pengembangan kesenian tradisional, dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dan peran seniman lokal sebagai pelaku ekonomi kreatif, Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Pengelolaan permuseuman, dengan indikator standar pengelolaan museum, Peningkatan sejarah lokal. dan Penunjang administrasi dan sistem pengelolaan kebudayaan.

Lukas menyampaikan bahwa alokasi anggaran yang diproyeksikan untuk lima tahun ke depan meningkat signifikan: Tahun 2026: Rp8,7 miliar, Tahun 2027: Rp18,07 miliar, Tahun 2028: Rp19,42 miliar, Tahun 2029: Rp20,9 miliar dan Tahun 2030: Rp22,7 miliar. (*/Olvie)