Kunjungan KPID Diterima Langsung Sekretaris DPRD Sulut

Newblessing.com, SULUT - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berkunjung ke Sekertariat DPRD Sulut melaksanakan koordinasi, membahas program KPID kedepan, sekaligus melaporkan kegiatan sesuai dengan fungsi, tugas kelembagaan KPID dari bulan Januari sampai dengan  bulan mei 2025.

Dalam kunjungan rombongan KPID di DPRD Sulut diterima langsung Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Niklas Silangen, S.Sos, diruang kerjanya.

Saat ditanyai oleh sejumlah awak media terkait sudah lima bulan komisioner KPID belum menerima jasa penyiaran (gaji),  Ketua KPID Sulut Stefani Runtukahu menyampaikan, sampai dengan saat ini KPID masih menunggu proses untuk pemberian Hibah atau SK Hibah yang saat ini yang sedang berproses di pemerintah provinsi.

Lanjut Runtukahu, Dalam proses menunggu penandatanganan  SK Hibah ini, KPID sebagai lembaga yang mengawasi televisi dan radio tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan kewenangan yaitu pengawasan terhadap media penyiaran yang ada di provinsi Sulut.

"Meskipun kami belum menerima hibah,  tugas, fungsi, dan kewenangan tetap kami laksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan mei," ungkapnya.

Runtukahu menjelaskan, anggaran hibah untuk KPID nantinya selain digunakan untuk membiayai operasional, didalamnya ada pembayaran listrik, internet, dan  jasa penyiaran. Baik komisioner dan staff membiayai operasional kantor.

"Kami berharap dengan adanya laporan kegiatan yang sudah tadi kami sampaikan kepada pemerintah provinsi melalui Plh Sekprov  dan juga sekertaris DPRD  proses ini cepat terlaksana karena didalamnya kami masih menjalankan tugas dan kewenangan kami," tandasnya. (Olvie)

Dewan Pers Gelar Workshop Pemilu/Pilkada 2024, Kode Etik Jurnalis Menjadi Pegangan Penting

Newsblessing.com,  SULUT - Dewan Pers menggelar kegiatan Workshop peliputan Pemilu/pilkada serentak tahun 2024, bertempat di Ball room Sintesa Peninsula Hotel, Manado, Kamis (12/09/2024).

Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengatakan, peran pers sebagai salah satu pilar demokrasi sangat sentral dalam memberikan edukasi dan informasi tentang Pilkada kepada masyarakat melalui produk jurnalistik yang proporsional.

“Puji syukur kepada Tuhan yang maha kuasa karena hari ini kita bisa berkumpul mengikuti kegiatan workshop peliputan Pemilu / Pilkada 2024,” ucap M Agung Dharmajaya.

Menurut dia, Kegiatan ini menjadi dekat dan erat dengan Pilkada serentak yang pelaksanaannya tinggal beberapa bulan ke depan tepatnya pada tanggal 27 November.

“Ini momen penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik,” katanya.

Namun demikian, Dharmajaya mengingatkan tentang pentingnya pers menempatkan posisi dalam menyampaikan informasi dengan mengedepankan prinsip – prinsip jurnalistik.

Dirinya juga memaparkan sejumlah persoalan terkait peliputan pilkada, mulai dari keterbatasan informasi para bakal calon, bias politik, tekanan eksternal, isu sensualitas sesaat Pilkada, manajemen finansial media hingga polarisasi sosial.

“Apapun cerita yang saya sampaikan tadi, kode etik jurnalistik tetap menjadi pegangan dan tidak bisa dihindari”, pesan Dharmajaya.

Di tempat yang sama, Anggota Dewan Pers, Toto Suryanto turut menyampaikan tentang tantangan nyata media ditengah gempuran disrupsi teknologi informasi termasuk media sosial.

“Hanya media – media yang menjaga tingkat kepercayaan publik yang mampu bertahan di tengah disrupsi persaingan dunia jurnalistik,” ujar Toto Suryanto, Anggota Dewan Pers.

Sementara itu, Praktisi data Nasional yang merupakan salah satu narasumber, Hendri Satrio, menjelaskan tentang peran lembaga survei dan bagaimana mencermati hasil survey menjelang pilkada serentak 2024.

“Tujuan survey elektabilitas calon pertama, Penguatan opini publik. Kedua, Strategi pemenangan,” beber Founder Kelompok Diskusi dan Opini Publik (Kedai KOPI).

Hendri memaparkan, dalam melakukan mengumpulkan data dengan metode face to face sampling dan stratified sampling secara bertingkat dengan melibatkan 400 – 440 responden untuk kota dan untuk provinsi biasanya 800 hingga 1200 responden.
“Secara keilmuan itu cukup,” tandas Satrio.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh, Ketua divisi hukum dan pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon, Wakil Ketua 2, KPID Sulut, Heriyanto serta para wartawan dari media elektronik, cetak dan online. (Olvie)