-->

Genjot Infrastruktur, Komisi III DPRD Sulut Desak Dinas PUPR dan Perkimtan Transparan Soal Anggaran

09 Juni 2026, 14:49 WIB Last Updated 2026-06-10T06:49:21Z

Newsblessing.com, SULUT — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala bersama dua mitra kerja strategisnya, yakni Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Daerah (Perkimtan) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah (PUPRD) Sulut.

​Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III Kantor DPRD Sulut pada Senin (8/6/2026) ini, berfokus pada evaluasi mendalam terkait realisasi anggaran, respons terhadap temuan di lapangan, hingga upaya percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

​"Kami membutuhkan transparansi penuh dan data yang komprehensif agar setiap program kerja berdampak langsung bagi masyarakat," ujar pimpinan rapat.


​Evaluasi Serapan Anggaran dan Proyek PSU

​Dalam jalannya RDP, Dinas Perkimtan Sulut memaparkan laporan capaian realisasi anggaran mereka. Pemaparan tersebut mencakup daya serap anggaran untuk belanja modal tanah, serta progres eksekusi program Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang sedang berjalan di Sulawesi Utara.

​Di sisi lain, performa realisasi anggaran Dinas PUPR Sulut juga menjadi sorotan utama. Komisi III secara tegas meminta pihak dinas untuk menyajikan data yang valid, transparan, dan akuntabel guna memastikan seluruh proyek fisik berjalan sesuai target yang ditentukan.

​Dorong Percepatan Infrastruktur Strategis

​Selain masalah administratif dan anggaran, para wakil rakyat juga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai temuan yang didapatkan legislatif saat turun ke lapangan. Percepatan proyek-proyek infrastruktur strategis daerah dinilai mendesak untuk memacu roda perekonomian di Sulawesi Utara.

​Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, dengan didampingi oleh sejumlah anggota komisi, di antaranya Yongkie Limen dan Haslinda Rotinsulu.

​DPRD Sulut memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat secara berkala agar serapan anggaran di instansi-instansi teknis tersebut berjalan optimal dan bebas dari penyimpangan.

Komentar

Tampilkan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar