Newsblessing.com, SULUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2024 Bersama Mitra Kerja Komisi IV Dinas Kesehatan Pemprov Sulut, Di Ruang Paripurna.
Anggota DPRD Sulut Angelia Regina Wenas mengkritik lambatnya Rumah Sakit Umum Daerah Noongan merespons penanganan untuk pasien rujukan melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).
“Setiap rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan dapat merespon cepat SISRUTE (Sistem Rujukan Terintegrasi red). Diterima atau tidak harap direspon supaya pasien rumah sakit tidak menunggu lama,” tegas Angelia.
Dalam rapat pansus LKPJ Gubernur 2024 Angelia Wenas menegaskan ada begitu banyak masyarakat yang menghubunginya menanyakan ada kenalan dokter di RSUD Noongan untuk rujukan pasien dari Rumah Sakit Boltim ke Rumah Sakit Ratatotok lalu rujuk ke Rumah Sakit Noongan.
“Napa kwa lama dorang mo respons. Jadi kalau tidak diterima cepat di respons dan kalau diterima juga cepat di respons supaya tidak menunggu lama,” tegas Wenas.
“Dan ini bukan hanya Rumah Sakit Noongan saja, tetapi juga berlaku bagi Rumah Sakit Rujukan lainnya,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Noongan, dr Inggrit Giroth,M.Kes menanggapi kritikan bahkan masukan dari anggota pansus tersebut, menjelaskan pasien rujukan yang lama direspons adalah pasien TBC karena memerlukan ruang isolasi dan Ventilator. Selain itu kata Direktur, lamanya direspons karena masalah gangguan internet.
“Saya memonitor di Rumah Sakit Noongan, yang paling lambat di respons pasien dari mitra maupun Boltim pasien TBC. Karena memerlukan ruang isolasi dan ventilator dan juga masalah internet,” tandasnya.
Lanjut, Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2024 Cindy Wurangian menanyakan soal sampah medis.
“Saya ingin bertanya kepada semua yang terkait tentang penanganan sampah medis ini. Rumah Sakit ini kan menyembuhkan, jangan sampai Rumah Sakit ini justru menjadi biang dari penyebaran penyakit melalui sampah-sampah ini terutama sampah medis.
“Mohon ada penjelasan singkat dari setiap kepala Rumah Sakit, termasuk juga dari kadis kesehatan bagaimana penanganan sampah-sampah medis ini,” ucap Cindy.
Legislator dapil Bitung-Minut ini juga mencontohkan, dimana sampah medis yang ada di Kota Bitung dan ditangani salah satu perusahaan, sesuai informasi hanya ditampung di salah satu gudang yang tidak memenuhi standar.
“Penyakit ini menyebar lewat udara, tidak harus disentuh. Mohon penjelasan dari kepala-kepala Rumah Sakit,” ujar Cindy.
Cindy pun menanyakan anggaran yang disiapkan dalam APBD untuk penanganan sampah medis tersebut.
“Berapa sih anggaran yang dialokasikan untuk penanganan sampah medis ini yang begitu penting. Memang penyebaran penyakit itu tidak kelihatan tapi mana tahu banyaknya orang sakit ini karena penanganan sampah medis ini belum sesuai standar. Jadi mohon informasi,” tutup Cindy.
Menanggapi itu, Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, dr.Rima F Lolong,M.Kes mengatakan bahwa semua penanganan sampah medis itu jadi perhatian.
“Karena konsekuensi kalau tidak dilaksanakan,” tutup Kadis Kesehatan.
Saat rapat bersama Dinas Kesehatan dan sejumlah RSUD di Sulut, Louis Schramm Soroti Alat Cuci Darah Milik RSUD ODSK Masih Baru Tapi Belum Digunakan.
Louis Schramm, Anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ 2024 DPRD Sulut soroti pemanfaatan alat medis bagi pasien hemodialisis (hd) atau cuci darah di RSUD ODSK.
Padahal menurut yang juga Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sulut ini, peralatan medis cuci darah tersebut masih baru. Bahkan, menurutnya lagi pendapatan asli daerah (PAD) bisa diperoleh dari pemanfaatan alat medis tersebut.
“Rumah Sakit ODSK PAD- nya bisa bertambah khususnya layanan bagi pasien cuci darah karena informasi yang saya dapat khusus pasien cuci darah ada tiga shift jadwal pelayanannya dan ini sangat bagus tetapi sayang ada sekitar 7 sampai 8 alat yang ada disana belum bisa digunakan padahal masih baru,” tutur Schramm.
Harapnya, alat medis itu segera difungsikan.
“Saya lihat kemarin saat berkunjung kesana banyak pasien yang antri,” kata yang juga Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra ini.
Menanggapi itu, dr. Lidya E. Tulus, M.Kes. sebagai Direktur RSUD ODSK mengatakan bahwa benar RSUD ODSK memiliki tujuh mesin cuci darah yang belum digunakan sejak bulan Januari 2025 hingga saat ini.
“Karena keterbatasan BHP (bahan habis pakai) vendor itu sendiri. Pak Louis pernah mengatakan akan mendampingi kita (RSUD ODSK) bertemu dengan vendor. Mesin cuci darah itu merupakan KSO,” ucap dr. Lidya.
Walaupun belum digunakannya alat medis cuci darah tersebut dikarenakan hutang RSUD ODSK kepada pihak vendor pada tahun 2024 belum terbayarkan.
“Kami sudah menyampaikan bahwa mekanisme pembayaran hutang dibayangkan pada APBD Perubahan. Tetapi pihak vendor sepertinya tidak bisa menerima alasan tersebut. Jadi masih melakukan pending terhadap penyediaan BHP mesin hd tersebut,” jelas dr.Lidya.
Disisi lain wakil ketua komisi IV ini memberi apresiasi Rumah Sakit Manembo- nembo Bitung yang dinilai sangat baik dari sisi pelayanan kepada masyarakat namun perlu pembenahan khususnya fasilitas parkir kendaraan.
“Di Rumah Sakit Manembo-nembo Bitung pelayanannya sudah baik, PAD-nya cukup tinggi tapi parkirannya sangat terbatas, bahkan mobil ambulance kadang kesulitan untuk masukke area parkiran, ” tutupnya.
Rapat bersama Dinas Pendidikan Sulut, Legislator Eldo Wongkar angkat bicara Soal Program Indonesia Pintar
(PIP).
Eldo mengatakan, rekomendasi Pansus tahun 2024 yaitu pemerataan pendidikan di Sulut. Diantaranya menyaluran dana Program Indonesia Pintar.
“Yang ingin saya tanyakan, berapa banyak penerima PIP yang ada di Sulut. Tolong diberi penjelasan, ” ungkapnya.
Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh menjelaskan, untuk PIP ada dua jalur yang pertama, jalur reguler. Dimana penerima adalah usulan dari sekolah, diperiksa sesuai kriteria dan kemudian divalidasi.
Sedangkan PIP jalur aspirasi, terbuka sesuai dengan usulan dari anggota legislatif yang memberikan program.
Femmy Suluh pun menguraikan penerima PIP untuk tingkatan SMA terdiri dari; SMA 19.384, SMK 17.834 dan SLB 90 dengan total siswa SMA sebanyak 105.000 orang.
“Kalau dipresentasi sekitar 40 persen siswa yang menerima PIP di Sulut. Dan besaran dana yang diterima per tahun Rp1. 800.000 per anak.
Sementara itu, Feramitha Mokodompit Minta Perhatian Kekurangan Guru di Daerah 3 T.
Anggota Pansus, Feramitha Mokodompit memberikan pertanyaan untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Srikandi PDIP ini menyatakan, beasiswa akhir studi sudah diganti dengan bantuan untuk siswa SMA/SMK. Khusus untuk beasiswa S2 dan S3, jika berkenan kuota untuk BMR ditambahkan.
Lanjut Feramitha, untuk tenaga guru di daerah 3 T (Terdepan Terluar Tertinggal) sangat dibutuhkan. Bahkan di daerah lain juga yang tersebar di Sulut, sangat dibutuhkan tenaga guru.
“Ada sekolah yang butuh guru, sehingga mereka rela mengeluarkan dana sukarela untuk membayar honor guru, karena tidak dibiayai lagi di dana BOS. Bagaimana menyikapi hal ini, karena menjadi keluhan bagi orangtua,” ungkapnya.
Kadis Pendidikan Sulut, Femmy Suluh angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, untuk bantuan tahun 2025 akan diberikan kepada siswa tidak mampu tapi berprestasi.
“Ini akan disiapkan dengan baik, agar penyalurannya dapat dilakukan secara transparansi, ” ujarnya.
Mengenai kekurangan tenaga guru, Kata Femmy Suluh, memang dirasakan hampir di semua sekolah. Hal ini terjadi karena farmasi guru yang diminta 2.441 guru sedangkan yang diterima untuk tahun 2025 sebanyak 178 guru, sedangkan setiap tahun sekitar 300 guru yang pensiun .
“Ini penyebabnya sehingga distribusi guru di sekolah yang membutuhkan kurang, ” tuturnya.
Ia menambahkan, karena keadaan ada juga Kepala Sekolah yang membuat SK untuk mengisi kekosongan guru di sekolah bersangkutan.
Honornya kecil bahkan bervariasi karena dibiayai dari dana sukarela, yang diberikan oleh orangtua dari siswa.
“Kami berharap, akan ada penambahakan kuota guru sehingga kekurangan guru akan terjawab, ” imbuhnya.
(ADVETORIAL)
